Kabupaten Malang, blok-a.com – Kesejahteraan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Mandiri turut menjadi perhatian bagi Calon Bupati (Cabup) Malang, Sanusi jika dirinya terpilih pada kontestasi politik 2024 kedepan.
Hal itu diungkapkan ketika dirinya menghadiri
undangan LKS Mandiri se-Kabupaten Malang, yang berlangsung di LKS Mutiara Bunda, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, pada Selasa (19/11/2024).
Dihadapan pengurus LKS Mandiri, Cabup nomor urut 1 ini mendorong agar pengelola lembaga sosial baik di bidang pengasuhan, panti jompo, maupun tuna wisma ini dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah guna operasional dan kepentingan lembaga.
“Ketika menghendaki bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, maka pengajuannya harus melalui prosedur,” kata Sanusi kepada awakmedia, Selasa (19/11/2024).
Ketaatan prosedur tersebut dilakukan guna memastikan kegunaan anggaran sesuai dengan pengajuan. Selain itu, proposal yang diajukan juga harus melalui validasi yang kemudia akan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Malang.
“Setelah ada proposal masuk kemudian kita ajukan ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), untuk dibahas dan mendapat persetujuan terkait besaran yang diajukan,” jelasnya.
Sebab, menurut pria yang juga sebagai Petahana Bupati Malang ini prosedur birokrasi harus tetap dijalankan untuk transparansi anggaran. Terlebih, LKS mandiri merupakan lembaga yang tidak berada di bawah naungan Pemkab Malang.
“Setelah prosedur itu dilalui itu sah secara hukum, kemudian Pemkab Malang sebagai penguna anggaran memasukan kedalam rancangan APBD baru disalurkan ke lembaga-lembaga LKS yang telah mengajukan,” lanjutnya.
Kendati demikian, ia belum dapat memastikan besaran yang akan dialokasikan untuk LKS tersebut. Di sisi lain, besaran tersebut juga akan disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Malang.
“Tergantung nanti penilaian dari DPRD yang disetujui nominal angkanya berapa, itu yang nanti jadi APBD. Selanjutnya, itu yang baru bisa dilaksanakan oleh bupati,” pungkasnya. (ptu/bob)