Kota Malang, blok-A.com – Maraknya perceraian di Kota Malang hingga capai 47 kasus dari adanya pernikahan usia dini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Penny Indriani mengatakan, 47 kasus perceraian dari adanya pernikahan usia dini berdampak pada perebutan hak asuh anak. 47 kasus ini tercatat sejak Januari hingga bulan Juni 2022 lalu.
Adanya pandemi juga menjadi salah satu dampak meningkatnya kasus perceraian di Kota Malang.
Pemkot Malang sedang berupaya menekan angka perceraian dengan melakukan pendekatan melalui RT/RW.
Penny mengatakan, dinas sosial melakukan pendekatan tersebut dengan berkerja sama dengan ibu-ibu PKK sampai dasawisma dalam bentuk program pojok curhat.
“Kami menggandeng ibu-ibu PKK dan dasawisma untuk program pojok curhat, kami juga memberi arahan mengenai pencegahannya bagaimana dari titik yg paling bawah,” jelas Penny.
Tidak hanya menggunakan program pojok curhat, Penny juga menjelaskan upaya lain yakni program Sekolah Kartini.
“Salah satu ada pembinaan pelajaran tentang pra nikah pada program Sekolah Kartini,”
Dalam program sekolah kartini ini terdapat dua kelas, karna keterbatasan anggaran untuk anggota kelasnya perkelas beranggota 20.
Dalam pengelompokan kelas sekolah kartini terbagi dua kelas sesuai usia.
“Kelas A usia 18 tahun sampai 25 tahun untuk pembinaan pra nikah, dan kelas B usia 26 tahun sampai 45 tahun untuk pembinaan keluarga sakinah mawadah warahmah,” ucapnya.
Dengan berbagai cara yang telah dilakukan Pemkot Malang, Penny juga mengajak untuk kita bersama sama akan lebih peka terharap lingkungan sekitar dan bisa memberi wawasan sebagai bentuk penekanan angka perceraian dengan harapan kedepannya angka perceraian di Kota Malang mengalami penurunan. (mg2/bob)










Balas