Sedang Geger di SMP Banyuwangi, Ini Beda Sumbangan dan Pungutan Sekolah

Ilustrasi pungutan sekolah. (Shutterstock)
Ilustrasi pungutan sekolah. (Shutterstock)

Banyuwangi, blok-a.com – Penarikan dana bernilai ratusan ribu rupah dengan dalih partisipasi Peran Serta Masyarakat (PSM), untuk membantu kegiatan belajar mengajar tahun 2023/2024, tengah menjadi polemik wali murid SMPN 1 Glenmore, Banyuwangi.

Menurut keterangan salah satu wali murid berinisial SR, total iuran yang diminta sebesar Rp888.500. Waktu pelunasan dana 4 bulan, atau paling lambat akhir bulan Desember 2023.

Saat dimintai konfirmasi, Kepala Sekolah SMPN 1 Glenmore, Joko Sugiharto mengatakan, pihaknya tak bermaksud melakukan pungutan. Melainkan hanya menarik sumbangan sukarela.

“Kita hanya minta sumbangan bukan pungutan. Bagi wali murid yang mampu, yang tidak mampu ya tidak apa-apa,” dalih Joko Sugiharto pada blok-a.com.

Menurut Joko, yang tertera dalam berita acara tersebut tak bersifat mengikat.

“Ada wali murid hanya mampu bayar Rp100 ribu, juga diperbolehkan,” tegasnya.

Meski begitu, para wali murid masih merasa keberatan akan alasan yang disampaikan Joko.

Wali murid berinisial DI mengatakan, bagaimanapun, pungutan atau sumbangan tersebut sangat membebani orang tua.

“Ini data pungutan SMPN 1 Glenmore, Kelas VII sebesar Rp 896 ribu. Kelas VIII sebesar Rp 888 500, dan Kelas IX sebesar Rp 988 ribu,” ungkap DI.

Keseluruhan siswa SMPN 1 Glenmore dari Kelas VII hingga Kelas IX, berjumlah 690 an siswa.

“Kami merasa sangat terbebani. Bohong besar kalau kami bisa membayar Rp100 ribu. Karena sebelum menyampaikan keluh kesah kami sudah diintervensi dan diintimidasi baik oleh pihak komite maupun pihak sekolah,” keluhnya.

Lantas, apa sebenarnya perbedaan antara sumbangan dan pungutan sekolah? Bagaimana aturan dalam penerapannya?

Pungutan sekolah adalah penerimaan biaya pendidikan, baik berupa uang, barang, maupun jasa pada satuan pendidikan dasar dari siswa, orang tua/wali secara langsung.

Pungutan bersifat wajib dan mengikat. Jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.

Aturan tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan di atas diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 44 Tahun 2012.

Salah satunya adalah menteri bisa membatalkan pungutan dan atau sumbangan jika penyelenggara/satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau meresahkan masyarakat.

Berdasarkan pengertiannya dalam Permendikbud, maka perbedaan pungutan dan sumbangan sekolah yaitu:

Sumber Penerimaan

  • Pungutan: dari siswa, orangtua, atau wali secara langsung.
  • Sumbangan sekolah: dari siswa, orang tua, wali, perseorangan, atau lembaga lainnya.

Kewajiban membayar:

  • Pungutan: bersifat wajib dan mengikat.
  • Sumbangan sekolah: Bersifat sukarela, tidak memaksa dan tidak mengikat.

Besaran yang dibayar:

  • Pungutan: ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
  • Sumbangan sekolah: tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.

Jangka waktu membayar:

  • Pungutan: ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
  • Sumbangan sekolah, tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.

Pungutan tidak termasuk sumber biaya pendidikan di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah/pemda, tetapi dapat termasuk di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat atau swasta.

Sumbangan sekolah dapat termasuk sumber biaya pendidikan di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah, pemda, maupun masyarakat/swasta.

Pungutan maupun sumbangan sekolah, pengumpulan dan penggunaan dananya harus dipertanggungjawabkan secara transparan pada orang tua/wali murid, komite sekolah, penyelenggara satuan pendidikan dasar, dan pemangku kepentingan lain.

Larangan Pungutan Sekolah

Berdasarkan Permendikbud No. 44 Tahun 2012 dan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, berikut aturan, larangan, dan sanksi tentang pungutan dan sumbangan pendidikan.

a). Pungutan tidak boleh dilakukan kepada peserta didik, orang tua, atau wali murid yang tidak mampu secara ekonomis

b). Pungutan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik.

c). Pungutan tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

d). Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

Sanksi Pungutan

Satuan pendidikan dasar yang melakukan pungutan bertentangan dengan Permendikbud harus mengembalikan sepenuhnya pada siswa, orang tua, atau wali murid.

Pelanggaran ketentuan Permendikbud dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.(kur/lio)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?