Kota Malang, Blok-A.com – Dampak pendaftaran peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi, mulai dirasakan oleh sekolah swasta di Kota Malang. Penyusutan jumlah siswa baru yang masuk, menjadi imbas paling besar terhadap sistem zonasi yang diterapkan sejak 2018.
Tim redaksi Blok-A.com, menjumpai salah satu SMP swasta di Kota Malang, yang terkena dampak dari zonasi tersebut.
Salah satu pengurus sekolah yang enggan disebutkan namanya, menyatakan bahwa jumlah murid yang bersekolah disana, tiap tahunnya makin menurun.
“Karena SMP ini kan diapit oleh SMP negeri lainnya mas, jadi kemungkinan terkena dampak zonasi ya,” tuturnya pada Kamis (18/08/2022).
Ia membenarkan bahwa jumlah muridnya semakin sedikit tiap tahunnya. Bahkan total keseluruhan murid, cuma diisi oleh puluhan siswa saja.
“Kelas 1, 2, dan 3, itu cuma 35 siswa siswi saja mas. Jadi satu angkatan itu cuma 1 kelas. Sebelum sistem zonasi diterapkan, muridnya disini mencapai 60 an mas,” tuturnya.
Upaya yang dilakukan oleh sekolah tersebut adalah dengan membuat banyak-banyak kegiatan untuk anak-anak. Terlepas dari itu, pihak sekolah juga mulai mengikuti lomba, untuk memperkenalkan lagi sekolahnya.
“Kemaren kan habis pandemi, jadi kita kesulitan untuk mempromosikan sekolah ini. Paling tidak mulai bikin kegiatan untuk anak-anak ya, mengaktifkan kegiatan ekstra, hingga ikut lomba drumband kemaren. Udah vakum 5 tahun, semoga bisa lebih dikenal lewat lomba tersebut,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan bahwa sedikitnya murid yang ada disan, ternyata imbasnya ke biaya operasional itu sendiri. Pembiayaan guru juga terkena imbas dari sistem zonasi tersebut.
“Dana BOS yang masuk ke sekolah, kan menghitung jumlah siswanta juga. Kalo sedikit, ya dananya juga sedikit mas,” imbuhnya.
“Selain itu ,operasional sekolah kan harus tetap jalan, guru-guru harus dibayar. Jadi muter otak buat pembiayaan guru. Jumlah guru disini ada 9 atau 11 orang an,” tambahnya.
SMP tersebut ternyata menarik infaq setiap bulannya untuk pelajar. Namun, ia menjelaskan bahwa tidak semua murid membayar infaq, ada yang cuman setengah dan ada yang belum bayar.
“Jadi dulu itu infaqnya 50ribu perbulan, naik menjadi 70 sampe 150rb perbulannya untuk sekarang. Namun ada juga beberapa kendala dari orang tua, hingga tidak membayar ataupun cuma setengah saja. Mayoritas kebanyakan dari kelas menengah kebawah. Jadi ya berapapun itu, tetap kita terima, ” ucapnya.

Ia berharap semoga ada solusi dari Pemerintah Kota Malang, untuk memeratakan siswa dan siswi di Kota Malang. Agar sekolah swasta yang masih berkembang, tidak terkena imbasnya.
“Semoga ada tidak lanjut dari dinas, mungkin bisa membatasi siswa baru untuk SMP Negerinya, ataupun pembatasan dari sekolah swasta favorit. Karena jalurnya banyak, ada yang zonasi, prestasi dan lain lain. Rumornya ini ada 3 sekolah lagi yang mau dibuka, mungkin lebih dibatasi lagi,” tutupnya.
(mg1/bob)










Balas