Bojonegoro, blok-a.com – Di era globalisasi ini, peran teknologi sudah masif digunakan di kehidupan sehari-hari guna mempermudah pekerjaan. Di tubuh pemerintahan sendiri pun teknologi sudah mulai diaplikasikan.
Hal ini yang menyebabkan perubahan sistem dan cara kerja pada suatu instansi untuk bertransformasi menjadi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaunching Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Pemkab Bojonegoro, di Ballroom hotel Aston, Kamis (7/12/2023).
Kegiatan dihadiri oleh Pj Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten, narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia, asisten dan staf ahli, kepala OPD dan Camat, di Bojonegoro.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Eric Firdaus menyampaikan Aplikasi SRIKANDI adalah sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, bertujuan untuk melakukan inovasi dalam bidang kearsipan.
“Sehingga mempermudah dalam membuat verifikasi, tanda tangan dan mengirim naskah keluar, menerima naskah masuk serta mendisposisikan naskah yang diterima dimanapun dan kapanpun secara mudah dan cepat,” ungkapnya.
Di kesempatan kali ini, pihaknya meresmikan penggunaan Aplikasi SRIKANDI pada semua OPD dan Kecamatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sekaligus menyosialisasikan penggunaan Aplikasi SRIKANDI dalam komunikasi dan koordinasi antar instansi dan pemerintah.
“Diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dengan pengelolaan arsip secara elektronik yang mudah dan cepat,” tambahnya.
Widyaiswara Ahli Utama ANRI, Drs Sumrahyadi, MIMS, menambahkan digitalisasi dalam pemerintahan sangat membantu dalam hal mengurangi atau menekan korupsi dalam suatu pemerintahan.
“Selain itu untuk dapat mempermudah pekerjaan dalam pengarsipan document kenegaraan,” tuturnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Nurul Azizah, juga mengungkapkan, bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam keberhasilan penerapan Aplikasi Srikandi.
“Di antaranya adalah ada peran kolaborasi dan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder di lingkungan pemerintah yang berkaitan dengan tertib administrasi, transformasi digital, tertib arsib, dan penyelenggaraan SPBE,” ucapnya.
Sementara, Pj Bupati Bojonegoro menuturkan, banyak sekali keuntungan yang didapat dalam bekerja secara digital.
Di antaranya adalah kerahasiaan dokumen yang lebih terjamin, karena dokumen pemerintahan sudah dalam bentuk digital, tidak lagi dalam bentuk fisik.
“Selain itu kedisiplinan kita lebih terjaga, dimana digitalisasi dokumen pemerintahan membuat pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan dokumen harus meneliti lebih jelas lagi agar tidak terjadi kesalahan. Itu merupakan manfaat positif dengan adanya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan,” pungkasnya.(sil/lio/adv)