Blitar, blok-a.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) siap melaksanakan aksi protes besar-besaran di Kabupaten Blitar, Senin (25/8/2025) mendatang.
GPI memperkirakan sekitar 150-200 massa akan terlibat dalam aksi tersebut.
Aksi ini bertujuan menuntut penyelesaian terhadap mandeknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan (PAK) 2025 yang belum disetujui dan berpotensi menghambat berbagai program pembangunan.
Dalam surat pemberitahuan yang telah disampaikan kepada Kapolres Blitar, GPI menuding DPRD dan Bupati Blitar telah gagal melaksanakan fungsi mereka, sehingga rakyat menjadi korban. Hal ini diungkapkan Ketua GPI, Jaka Prasetya.
“Kami menuntut DPRD bertanggung jawab atas carut-marut APBD yang membuat rakyat tidak menikmati hasil pembangunan dari pajak mereka sendiri,” kata Jaka Prasetya, Sabtu (23/8/2025).
GPI juga mengkritik sejumlah anggota dewan dari berbagai partai politik yang diduga sengaja memperlambat pengesahan APBD demi kepentingan politik pribadi.
“Jika kepala OPD dan pejabat pembuat komitmen tidak mampu menyerap anggaran, mereka harus mundur,” tegas Jaka.
Jaka mengingatkan, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, potensi konflik horizontal di masyarakat bisa saja terjadi.
“Jangan salahkan rakyat jika marah. Ini uang rakyat, bukan milik segelintir elit politik,” pungkasnya.
Dengan aksi ini, GPI berharap bisa mendorong DPRD dan Bupati untuk segera menyelesaikan masalah APBD, agar pembangunan di Kabupaten Blitar dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. (jar/lio)