Mojokerto, blok-a.com — Pemerintah Kota Mojokerto mengajukan perubahan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Usulan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi, dalam rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto, Senin (23/6/2025).
Dalam forum yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD itu, Rachman atau yang akrab disapa Cak Sandi menjelaskan bahwa terdapat sejumlah perbedaan asumsi antara perencanaan awal dan realisasi pelaksanaan APBD 2025.
“Beberapa hal tidak sesuai dengan nota kesepakatan antara Pemerintah Kota dan DPRD yang diteken pada 5 Agustus 2024. Asumsinya meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan,” ujar Cak Sandi di hadapan anggota dewan.
Ia menjelaskan, perubahan ini dilakukan secara menyeluruh untuk menyesuaikan kondisi makroekonomi terkini yang memengaruhi struktur APBD. Hal ini termasuk koreksi terhadap asumsi pendapatan daerah, belanja, hingga pembiayaan seperti sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya.
Menurut Cak Sandi, perubahan KUA-PPAS juga mencakup lima langkah strategis:
1. Penyesuaian program dan kegiatan berdasarkan pergeseran alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi;
2. Revisi anggaran sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengendalian inflasi;
3. Optimalisasi anggaran untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;
4. Efisiensi belanja di seluruh perangkat daerah, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025;
5. Pemanfaatan Silpa untuk kegiatan strategis lainnya.
“Langkah-langkah ini disertai dengan optimalisasi pendapatan daerah, khususnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar belanja dan pembiayaan bisa disesuaikan secara proporsional,” katanya.
Perubahan kebijakan ini dipastikan akan berdampak pada target kinerja perangkat daerah. Penyesuaian dilakukan melalui penambahan, pengurangan, atau pergeseran anggaran agar pencapaian program tetap efektif.
Cak Sandi menutup penyampaiannya dengan mengapresiasi sinergi antara legislatif dan eksekutif. “Kami ucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota dan DPRD dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif,” katanya.
Selanjutnya, materi perubahan KUA dan PPAS 2025 akan dibahas bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasilnya akan dituangkan dalam nota kesepakatan antara Wali Kota dan pimpinan DPRD Kota Mojokerto.(sya/lio)