Blitar, blok-a.com – Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Agus Zunaedi, mengungkapkan keprihatinannya atas polemik pencoretan lebih dari 3.000 warga Kota Blitar dari daftar penerima bantuan Rastrada.
Avus Zunaedi mengaku banyak aduan masyarakat yang masuk ke DPRD terkait pencoretan ribuan daftar penerima bantuan Rastrada di Kota Blitar.
“Untuk mengklarifikasi persoalan ini, kami mengundang semua camat dan lurah se-Kota Blitar. Banyaknya komplain dari masyarakat menunjukkan bahwa kami perlu memastikan situasi sebenarnya, karena lurah adalah ujung tombak yang paling memahami kondisi warganya,” kata Agus Zunaedi, Senin (14/4/2025).
Agus menambahkan, bahwa sekitar 80 persen dari warga yang dicoret masih dianggap layak untuk menerima bantuan.
Ia juga mengkritisi penggunaan Data BPS 2023 sebagai acuan verifikasi, yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.
“Data tersebut tidak update. Hari ini warga terlihat mampu, tetapi situasi bisa berubah dalam waktu singkat,” jelasnya.
Agus juga mendorong Wali Kota Blitar untuk membentuk tim independen dari kalangan internal pemerintah Kota Blitar demi menangani permasalahan ini secara lebih efektif.
Lebih lanjut Agus menegaskan, bahwa pihaknya akan meminta data lanjutan dari lurah dan camat untuk memastikan proses klasifikasi dilakukan dengan cermat.
Ia berharap semua pihak terkait, dapat berkolaborasi dalam menangani isu ini, agar rekomendasi yang disampaikan kepada Wali Kota Blitar lebih akurat dan tepat sasaran.
“Lurah harus dilibatkan dalam proses ini, karena mereka yang paling mengetahui kondisi lapangan,” pungkas Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar. (jar/lio)