Banyuwangi, blok-a.com – Komisi II DPRD Banyuwangi menggelar rapat hearing, Selasa (21/1/2025), untuk menanggapi keluhan puluhan keluarga penerima manfaat (KPM) yang namanya hilang dari data penerima Bantuan Sosial (Bansos). Keluhan ini berasal dari 51 KPM yang tinggal di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung.
Dalam rapat tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan KB (Dinsos PPKB) Banyuwangi diminta untuk melakukan verifikasi dan validasi data (Verval) secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lebih tepat sasaran.
Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari, menjelaskan bahwa saat ini data penerima bantuan sosial belum sepenuhnya valid, sehingga menyebabkan masalah di lapangan.
“Sebagian besar aduan yang masuk terkait hilangnya data penerima bansos, ketidaksesuaian kriteria, dan penyalahgunaan,” ujar Emy.
Mengenai persoalan 51 warga Desa Barurejo, Emy menegaskan agar Kepala Desa, Camat, dan Dinas Sosial melakukan evaluasi dan verifikasi data. Jika warga tersebut masih berhak berdasarkan kriteria yang ada, data mereka harus dimasukkan kembali.
“Jika ada yang dicoret, harus ada alasan yang jelas,” tegasnya.
Emy juga menyampaikan bahwa permasalahan serupa tidak hanya terjadi di Desa Barurejo, tetapi juga di wilayah lain.
Dia menambahkan, kriteria kemiskinan yang dinamis sering kali berubah, sehingga perlu dilakukan evaluasi berkala untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan tepat guna dalam penyaluran bantuan sosial.
“Kami minta Kepala Desa segera mengevaluasi satu per satu warga yang merasa namanya tercoret agar masalah ini dapat segera diselesaikan,” kata Emy.
Sementara itu, Kepala Dinsos PPKB Banyuwangi, Henik Setyorini, mengapresiasi peran masyarakat dan media yang memfasilitasi pengaduan warga terkait penyaluran Bansos. Henik meminta Kepala Desa untuk melakukan pengecekan ulang data, mengingat kemungkinan adanya kesalahan input data.
“Terkait beberapa orang yang merasa tercoret sebagai penerima manfaat Bansos, kita minta kepala desa untuk croscheck ulang data, mungkin ada kesalahan input dan lainnya,” jelas Henik. (kur/lio)