Mojokerto, blok-a.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto mencatat prestasi baru di bidang tata kelola kepegawaian. Dalam rapat koordinasi evaluasi calon aparatur sipil negara (CASN) dan manajemen talenta yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (24/7/2025), Pemkot Mojokerto diganjar penghargaan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi dengan Komitmen Terbaik dalam penuntasan disparitas data pada Semester I Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, kepada Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi. Ia hadir mewakili Wali Kota Ika Puspitasari dalam forum yang dihadiri perwakilan dari sejumlah pemerintah daerah di bawah koordinasi Kantor Regional II BKN.
Tak sekadar menerima penghargaan, Pemkot Mojokerto juga menandatangani Komitmen Bersama Penerapan Manajemen Talenta sebuah langkah strategis menuju pengelolaan ASN yang berbasis kompetensi dan merit.
Secara terpisah, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyebut capaian ini sebagai bukti bahwa upaya pembenahan data ASN di lingkungan pemerintahannya dilakukan secara serius dan terukur. Ia menekankan pentingnya akurasi data sebagai fondasi reformasi birokrasi.
“Data kepegawaian yang akurat adalah pedoman bagi Pemerintah Kota Mojokerto dalam menata birokrasi yang profesional dan berdaya saing. Dengan sistem yang tertata, kami dapat membangun tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel,” kata Ika Puspitasari, yang akrab disapa Ning Ita.
Menurut Ning Ita, penyelesaian disparitas data bukan tujuan akhir, melainkan pijakan awal untuk meningkatkan kualitas manajemen ASN secara berkelanjutan.
“Langkah selanjutnya adalah memastikan talenta ASN dikelola dengan pendekatan yang sistematis dan meritokratis,” ujarnya.
Disparitas data kepegawaian selama ini menjadi salah satu kendala dalam perencanaan dan pengembangan SDM aparatur di berbagai daerah. Tanpa data yang valid, pengambilan keputusan strategis dalam mutasi, promosi, hingga pengembangan kapasitas ASN kerap tidak tepat sasaran.
Dengan pencapaian ini, Pemkot Mojokerto dinilai berhasil menunjukkan komitmennya terhadap penyelenggaraan birokrasi yang bersih, transparan, dan berbasis kinerja. BKN berharap daerah lain bisa menjadikan langkah Mojokerto sebagai model dalam membangun sistem kepegawaian yang lebih solid.(sya/lio)








