Blitar, Blok-a.com – Pemerintah Kabupaten Blitar bersama jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar forum konsolidasi pembahasan pokok pikiran (pokir), Jumat (29/5/2026).
Pertemuan strategis ini diselenggarakan sebagai wadah menyamakan persepsi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam merencanakan pembangunan. Sekaligus menjadi tindak lanjut nyata dari hasil pertemuan dengan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlangsung sekitar tiga bulan lalu di lingkungan Kantor Bupati Blitar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Blitar, Sisilia A.K. mengatakan, pertemuan yang dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis ini memiliki makna penting baru dalam sejarah perencanaan pembangunan di daerah. Pasalnya, forum ini digelar secara terbuka dengan tujuan utama memperkuat komunikasi dan transparansi proses pengusulan aspirasi masyarakat.
“Pertemuan ini digelar salah satunya juga sebagai tindak lanjut dari hasil pertemu dengan petugas KPK sekitar tiga bulan lalu yang berlangsung di kantor Bupati Blitar. Namun tujuannya intinya untuk memperkuat komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Serta menyamakan perspektif mengenai mekanisme pengusulan dan pengelolaan aspirasi masyarakat melalui pokir DPRD,” kata Sisilia saat dikonfirmasi.
Sisilia menegaskan, forum komunikasi semacam ini merupakan terobosan baru. Untuk pertama kalinya, seluruh perangkat daerah teknis dilibatkan secara langsung agar ada kejelasan alur bagi para anggota dewan. Melalui pertemuan ini, para wakil rakyat dipastikan dapat mengetahui status riil dari setiap usulan yang telah mereka input ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Ini baru pertama kali dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan seluruh perangkat daerah teknis sehingga anggota DPRD dapat mengetahui secara langsung status usulan yang telah mereka masukkan dalam SIPD. Bapak-Ibu anggota Dewan bisa mengetahui apakah usulan mereka disetujui atau ditolak, sekaligus mendapatkan penjelasan langsung dari OPD teknis terkait alasan dan mekanismenya,” jelasnya.
Salah satu poin utama pembahasan adalah sinkronisasi usulan pokir dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Sisilia mengingatkan bahwa setiap tahun pemerintah daerah menetapkan tema dan prioritas pembangunan yang berbeda. Pada tahun 2027 nanti, kebijakan pembangunan daerah akan sangat berfokus pada sektor pertanian serta penguatan infrastruktur secara luas.
“Setiap tahun ada tema dan prioritas pembangunan. Untuk RKPD 2027 misalnya, ada fokus pada sektor pertanian dan penguatan infrastruktur. Maka usulan pokir juga harus sinkron dengan prioritas tersebut. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud tidak hanya terbatas pada jalan dan jembatan, tetapi juga mencakup infrastruktur pertanian maupun pendidikan, sejalan dengan arahan Bupati yang menitikberatkan pada pemenuhan belanja wajib infrastruktur daerah,” jelasnya.
Selain menyamakan arah pembangunan, forum ini juga menjadi ruang evaluasi terhadap sejumlah catatan dan sorotan yang telah disampaikan oleh KPK kepada Pemerintah Kabupaten Blitar. Hal-hal krusial yang berpotensi mengandung risiko penyimpangan, seperti mekanisme pengadaan barang dan jasa, bentuk kegiatan, hingga pola penyaluran bantuan hibah kepada masyarakat, dibahas mendalam agar sesuai aturan dan prinsip akuntabel.
“Kami juga membahas sejumlah catatan dan sorotan dari KPK, terutama terkait mekanisme pengadaan, bentuk kegiatan, hingga pola penyaluran hibah kepada masyarakat. Intinya acara hari ini adalah komunikasi agar eksekutif dan legislatif saling mengetahui perkembangan informasi dan hubungan kerja bisa lebih harmonis,” tegas Sisilia.
Menanggapi kekhawatiran adanya negosiasi anggaran, Sisilia menegaskan dengan tegas bahwa dalam forum tersebut sama sekali tidak membahas besaran nilai anggaran atau nominal uang untuk masing-masing usulan anggota DPRD. Pembahasan dibatasi pada muatan materi usulan dan skala prioritas kegiatan yang dinilai paling urgen dan penting untuk diakomodasi, serta penyesuaiannya dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kami tidak membicarakan angka ataupun nominal anggaran. Yang dibahas murni usulan dan prioritas kegiatan. Nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Keputusan akhir terkait jumlah maupun besaran anggaran yang akan diakomodasi tetap berada pada kewenangan pembahasan lanjutan pemerintah daerah,” tandasnya.
Pada pelaksanaan kali ini, usulan-usulan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur masih mendominasi pembahasan pokok pikiran tahun ini. Diharapkan, pertemuan konsolidasi ini menjadi langkah awal yang baik guna menciptakan komunikasi yang lebih terbuka, transparan, dan sinergis antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blitar.
“Hasil akhirnya diharapkan melahirkan program pembangunan yang tepat sasaran, selaras kebijakan, dan benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” pungkas Kepala Bappedalitbang Kabupaten Blitar. (jar/ova)