Kota Malang, blok-a.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang bertempat di Mall Alun Alun Kota Malang, Senin (5/12/2022).
Grand Opening MPP dibuka langsung oleh Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden yang dilakukan secara daring dan luring dengan diikuti oleh 26 Kota dan Kabupaten seluruh Indonesia.
Sementara itu, Pemkot Malang melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) PMPTSP terus mengupayakan yang terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Malang. Hal tersebut dibuktikan melalui terus bertambahnya tenant yang ada pada MPP, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 17 tenant yang mencakup 197 layanan.
Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengatakan Pemkot terus menambahkan tenant yang ada di MPP sebagai bentuk peningkatan layanan publik di Kota Malang.
“Di awal sebelum Grand Opening ada 14 tenant dan 180 layanan. Kemudian bertambah 3 tenat jadi total 17 tenat dengan 197 layanan,” ungkap Erik.
Lebih lanjut, Wakil Wali Kota, Sofyan Edi Jarwoko menuturkan antusias masyarakat Kota Malang untuk menggunakanan layanan MPP ini sangat tinggi. Terlebih, Pemkot menghadirkan layanan ini juga di tengah tengah pusat kota untuk memudahkan masyarakat.
“Hampir satu tahun MPP dibuka merespon animo masyarakat sangat besar. MPP hadir untuk memberikan kemudahan, dimana terletak di tengah kota sehingga masyarakat gak perlu datang ke instansi,” tutur Edi.
Bung Edi, sapaan akrabnya, menyatakan MPP ini merupakan One Stop Service yang artinya dalam satu titik dapat terhubung dengan berbagai tempat layananan.
Dengan demikian melalui Grand Opening ini, ia berharap dapat memperkenalkan MPP kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kota Malang.
Kedepan, lanjut Bung Edi, ia berharap Kota Malang terus bersinergitas untuk memberikan layanan terbaiknya bagi masyarakat. Terlebih, ia berharap kedepannya Pemkot Malang dapat berkolaborasi dengan Kabupaten dan Kota Batu untuk memberikan layanan publik secara lebih luas.
“Insyaallah kedepan terus diperbaiki dan disempurnakan. Kabupaten Kota dan Batu bisa bersinergri dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Bukan hanya secara fisik tapi sistem dimana keterpaduan mendorong data bersama terjadinya penyerdehanaan,” pungkasnya. (ptu/lio)
Discussion about this post