Bojonegoro, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 serta Forum Komunikasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (FKP RPJPD) 2025-2029 di Pendopo Malowopati, Selasa (25/3/2025).
Acara ini dihadiri segenap pejabat kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Bojonegoro, jajaran forkopimda, instansi vertikal, Bappeda Provinsi Jawa Timur, organisasi sosial dan keagamaan, hingga perwakilan BUMD dan perusahaan swasta.
Wakil Bupati Blora Sri Setyorini, Sekda Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto, serta Asisten II Pemkab Tuban juga turut hadir mewakili kepala daerahnya masing-masing. Kehadiran mereka merupakan bentuk kerja sama antardaerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih luas.
Acara ini diawali dengan presentasi Kepala Bappeda Bojonegoro, Achmad Gunawan, yang menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD 2026 dan FKP RPJPD 2025-2029 bertujuan menghimpun aspirasi masyarakat serta meningkatkan partisipasi berbagai pihak dalam penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan daerah.
Gunawan mengungkapkan, pihaknya telah merekapitulasi 1.375 usulan pembangunan dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan Kecamatan, di mana 1.298 usulan telah lolos verifikasi atau sekitar 94,4 persen. Usulan yang masuk mayoritas terkait bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanian.
Sementara itu, usulan pembangunan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD Bojonegoro tercatat mencapai 3.160 usulan, dengan 3.092 di antaranya telah terverifikasi atau sekitar 97,85 persen.
“Untuk usulan pembangunan 2026 yang ditujukan ke Pemprov Jatim, ada sejumlah 324 usulan. 126 diusulkan desa/kelurahan, 186 diusulkan lembaga, dan 12 diusulkan perangkat daerah,” imbuhnya.
Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa Musrenbang RKPD 2026 dan FKP RPJPD 2025-2029 menjadi peta jalan untuk mewujudkan visi “Bojonegoro Makmur dan Membanggakan.” Dokumen yang dihasilkan akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.
Bupati Wahono menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen mengakomodasi berbagai usulan yang telah dihimpun dalam forum ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap prosedur birokrasi serta partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
Ia juga memaparkan bahwa sepanjang 2025, Pemkab Bojonegoro telah merealisasikan program pembangunan dalam dua fokus utama, yakni kemasyarakatan dan tata kelola pemerintahan.
Dua fokus tersebut dituangkan dalam delapan program utama atau quick wins, di antaranya Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Digitalisasi dan Satu Data Single Window “Sapa Bupati”, serta Revitalisasi BUMD dengan pembentukan dana abadi dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).
Selain itu, program prioritas lainnya mencakup optimalisasi ketersediaan air, kesejahteraan petani, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pengentasan kemiskinan.
“Ada juga Optimalisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan. Ini dua quick wins yang juga penting,” imbuh Bupati Bojonegoro
Pemkab Bojonegoro telah menggulirkan berbagai program bagi keluarga prasejahtera, seperti bantuan kolam dalam Buis Deker untuk pemeliharaan ikan lele, bantuan ayam petelur beserta pakan dan vitamin, bantuan bibit sayuran, serta program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Selain itu, program lainnya meliputi bantuan listrik bagi keluarga tidak mampu, penyediaan air bersih, beasiswa “Makmur Membanggakan”, perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, serta BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
“Program pengentasan kemiskinan ini juga melibatkan pemerintah desa melalui pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD). Kami wajibkan agar ada sinergi dan kolaborasi antara pemkab dan pemdes,” ujar Wahono.
Bupati Wahono menegaskan bahwa pembangunan Bojonegoro di eranya akan bersifat inklusif dan berkelanjutan, dengan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi.
Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin pembangunan yang ramah lingkungan serta mempertimbangkan mutu hidup masyarakat saat ini dan generasi mendatang.
Sebagai fokus utama, Pemkab Bojonegoro akan mengutamakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui pemerataan pendidikan, peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, serta inovasi teknologi yang mendukung kemajuan daerah.
Dalam rangkaian acara Musrenbang RKPD 2026 dan FKP RPJPD 2025-2029 ini, Pemkab Bojonegoro juga mengadakan bazar UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah.
Selain itu, diberikan penghargaan kepada tiga kecamatan dengan pelaksanaan Musrenbang terbaik dalam aspek tertib administrasi, yakni Kecamatan Kedungadem, Kedewan, dan Bubulan.(sil/adv)