Malang Menuju Kota Digital dan Berdaya Saing Global

Forum Konsultasi Publik untuk menyusun RKPD yang digelar di Hotel Grand Mercure Miramal Kota Malang (blok-a.com / Yogga Ardiawan)
Forum Konsultasi Publik untuk menyusun RKPD yang digelar di Hotel Grand Mercure Miramal Kota Malang (blok-a.com / Yogga Ardiawan)

Kota Malang, blok-a.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 pada Kamis (23/1/2025). Forum ini menjadi langkah awal mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global, sesuai tema yang diusung.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa tema RKPD 2026 telah mencakup penguatan inklusivitas dan daya saing global, sejalan dengan kebijakan provinsi. Transformasi fundamental, menurutnya, sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan keadilan sosial.

“Kami ingin memberikan kesempatan luas kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pembangunan,” ujar Iwan Kamis (23/1/2025).

Iwan juga menekankan kesiapan Kota Malang menghadapi tuntutan era digital dan globalisasi. Menurutnya, kebijakan daerah terus menyesuaikan perkembangan zaman agar Kota Malang mampu bersaing di tingkat internasional.

“Kota Malang terus menyesuaikan kebijakan agar mampu bersaing di tingkat global,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, Iwan menyoroti pentingnya integrasi aspirasi masyarakat melalui musrenbang. Proses penyempurnaan RKPD akan melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

“Kolaborasi adalah kunci keberhasilan pembangunan,” tegasnya.

Iwan juga menyinggung target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2025 yang diproyeksikan meningkat hingga 42 persen. Hal ini diharapkan dapat mendukung perencanaan anggaran tahun 2026, sehingga ketergantungan pada dana transfer dapat dikurangi.

“Harapannya, pada 2026 belanja daerah lebih tinggi dengan mengurangi ketergantungan pada dana transfer,” jelas Iwan.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Kota Malang dapat mencontoh keberhasilan pengelolaan fiskal dari daerah seperti Bojonegoro.

“Kita bertahap menuju pengendalian fiskal yang lebih baik dengan inovasi dan kreativitas masyarakat,” tambahnya.

Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, menyampaikan bahwa konsultasi publik ini bertujuan menyosialisasikan rancangan awal RKPD 2026. Kegiatan tersebut melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memastikan perencanaan yang lebih terarah.

“Kami mulai berproses menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Melalui forum ini, Pemerintah Kota Malang berharap dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang aspiratif dan visioner. RKPD 2026 diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Kolaborasi antar pihak menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini. (yog/bob)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?