Gresik, blok-a.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik makin mempercepat legalisasi tanah wakaf di daerah terpencil.
Komitmen itu kembali ditegaskan lewat gelaran Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Wakaf, Jumat (23/5/2025), di Ruang Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.
Rapat dipimpin langsung Ketua Satgas Yuridis, Wasono Gigih Lanang Sejati, S.ST., dan dihadiri seluruh tim teknis lapangan. Momen ini menjadi tindak lanjut konkret dari agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang digelar sehari sebelumnya di Aula Kanwil BPN Jawa Timur.
Dalam forum Monev itu, Kantor Pertanahan Gresik memaparkan berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi di lapangan, termasuk progres sertifikasi tanah wakaf di wilayah daratan Gresik dan Pulau Bawean.
“Kita butuh kolaborasi yang adaptif dan strategi lapangan yang responsif terhadap kondisi sosial dan geografis. Masukan dari tim lapangan jadi pondasi penting untuk memperbaiki skema kerja ke depan,” ujar Gigih.
Rapat koordinasi tak cuma formalitas. Sejumlah isu utama langsung dibedah. Di antaranya, dokumen dari nazhir yang belum lengkap, minimnya pemahaman hukum di masyarakat, hingga tantangan geografis yang tak bisa dianggap remeh.
Namun, Satgas tak tinggal diam. Beberapa strategi langsung disiapkan, seperti, memperkuat sinergi dengan KUA dan tokoh masyarakat, edukasi persuasif ke nazhir dan ahli waris dan juga penjadwalan ulang kegiatan di lokasi prioritas.
Salah satu perhatian utama Satgas kali ini adalah Pulau Bawean. Wilayah terpencil ini punya potensi tanah wakaf besar, tapi masih minim legalitas karena akses yang terbatas.
“Penanganan Bawean harus fleksibel, tapi tetap terukur. Jangan sampai ada aset wakaf umat yang luput hanya karena tantangan geografis,” tegas Gigih.
Tim juga diminta menyiapkan logistik dan perlengkapan kerja dengan matang, serta memperkuat koordinasi dengan perangkat wilayah setempat.
Tak hanya itu, rapat juga menyepakati penguatan sistem monitoring berbasis data agar progres di setiap titik bisa dipantau dengan transparan.
Koordinasi serupa dijadwalkan rutin sebagai bentuk konsistensi dan komitmen Gresik dalam menyukseskan program strategis nasional ini.
Di akhir rapat, seluruh tim menyatakan kesiapan untuk terus memperkuat layanan pertanahan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya untuk kepentingan sosial dan keagamaan.(ivn/lio)