Blitar, blok-a.com – Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Pemerintah Kota Blitar menggelar Pengawasan Daerah 2023. Hal ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pemerintah Kota Blitar menggelar Pengawasan Daerah 2023, menyusul peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia).
Kegiatan yang dilaksanakan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait tersebut, digelar di Balai Kota Koesoema Wicitra, Kamis (07/12/2023).
Hadir dalam acara tersebut, Wali Kota Blitar Santoso, Sekretaris Daerah Priyo Suhartono, Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan dan Umum Hermansyah.
Pelaksana Harian (Plh). Inspektur Daerah Kota Blitar, Ratih Dewi Indarti mengatakan, peringatan Hakordia menjadi agenda tahunan yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah di seluruh Indonesia, setiap tanggal 07 Desember.
“Kegiatan ini melibatkan serangkaian aspek, mulai dari audit, pemantauan, pelaporan, hingga pengawasan proyek strategis di Kota Blitar,” kata Ratih Dewi Indarti.
Lebih lanjut Ratih menyampaikan, Pengawasan Daerah 2023 menjadi sarana pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ini sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan terkait pemerintahan,” jelasnya.
Sementara, Wali Kota Blitar Santoso menandaskan, pengawasan ini punya peran penting untuk memperkuat Pemerintah Kota Blitar dalam menerapkan prinsip-prinsip good and clean government.
“Kami mendorong Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk menjalankan fungsi sebagai penjamin mutu, pembina, supervisor, dan pemberi masukan terhadap Perangkat Daerah,” tandasnya.
Wali Kota Santoso berharap ke depannya, agar OPD di Kota Blitar mampu menjalankan program pembangunan yang bersih dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Dengan kegiatan ini, kami berharap agar setiap stakeholder dan OPD dapat bersinergi dalam mewujudkan tindakan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujarnya.
Orang nomor satu di Pemkot Blitar ini menambahkan, “Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Blitar menegaskan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” pungkasnya. (bang/jar/adv/kmf)