Mojokerto, blok-a.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menggelar rapat paripurna serah terima jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto periode 2025-2030 Rabu (5/3/2025). Namun, Bupati Mojokerto periode sebelumnya, Ikfina Fahmawati, tidak hadir dalam acara tersebut.
Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Forkopimda Kabupaten Mojokerto, TNI/Polri, KPU, Bawaslu Kabupaten Mojokerto, serta pimpinan partai politik.
Serah terima jabatan dari bupati lama ke bupati baru akhirnya diwakilkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko. Sementara itu, Bupati Mojokerto yang baru, Muhammad Al Barra, hadir didampingi Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian.
Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, atau yang akrab disapa Gus Barra, memperkenalkan Catur Abipraya Mubarok sebagai visi dan misi kepemimpinannya.
“Catur artinya empat, Abipraya diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti cita-cita atau harapan mulia, sedangkan Mubarok merupakan kombinasi dari nama saya, Muhammad Al-Barra, dan Wakil Bupati Muhammad Rizal Octavian. Mubarok berarti dipenuhi keberkahan,” jelasnya.
Catur Abipraya Mubarok mencakup empat program utama:
1. Peningkatan akses kesehatan melalui pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang belum tercover, sekitar 27 persen.
2. Kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk peningkatan insentif bagi guru TPQ.
3. Pemindahan ibu kota Kabupaten Mojokerto dari wilayah Kota Mojokerto ke dalam wilayah kabupaten.
4. Peningkatan infrastruktur, terutama di bidang pendidikan dan perbaikan jalan.
“Salah satu prioritas kami adalah memastikan layanan kesehatan mudah diakses oleh masyarakat, serta merealisasikan janji kami dalam meningkatkan insentif bagi guru TPQ,” ujar Gus Barra.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera meluncurkan program pembangunan infrastruktur yang dijadwalkan mulai berjalan bulan ini.
Gus Barra menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang akan diterapkan tidak akan berdampak pada sektor pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur.
“Efisiensi anggaran lebih banyak diterapkan pada perjalanan dinas, acara seremonial, rapat, dan seminar. Anggaran yang dialihkan tetap digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah,” jelasnya.
Kebijakan ini juga mengacu pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuhro, menyampaikan apresiasi atas jalannya rapat paripurna yang berlangsung lancar dan menjadi awal yang baik bagi kepemimpinan baru di Mojokerto.
“Semoga sukses dalam memimpin Kabupaten Mojokerto ke depan, demi kemajuan yang adil dan makmur,” ujar Ayni Zuhro.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam menjalankan program pembangunan.
“Setelah program quick win, Presiden telah mencanangkan program Sekolah Rakyat (SR), dan Jawa Timur akan menginisiasi lebih awal. Ini adalah boarding school untuk anak-anak miskin dan miskin ekstrem, agar mereka mendapatkan pendidikan yang lebih terarah,” terangnya.
Khofifah juga menyoroti penggunaan Dana Desa (DD) yang harus terkonfirmasi dengan kepala desa, terutama dalam mendukung pembentukan koperasi desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi desa.
“Dana desa harus dikelola dengan baik. Jika sudah ada koperasi, lebih baik diperkuat daripada membentuk koperasi baru,” tandasnya.(sya/lio)