Mojokerto, blok-a.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Paripurna di Graha Whicesa DPRD Mojokerto, Senin (10/3/2025).
Agenda utama dalam rapat ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mojokerto Tahun 2024.
Dalam rapat tersebut, dua Raperda yang dibahas meliputi Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto, serta Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Sebanyak sembilan fraksi di DPRD Kabupaten Mojokerto menyampaikan pandangan umum mereka terkait kedua Raperda dan LKPJ Bupati 2024.
Kesembilan fraksi tersebut adalah Fraksi PKB, PDI-P, NasDem, Golkar, PKS, Gerindra, PAN, PPP, dan Demokrat.
Menariknya, dari seluruh fraksi yang hadir, hanya Fraksi PKS yang membacakan pandangan umumnya secara langsung melalui juru bicara Arif Afifudin, S.E.
Sementara itu, delapan fraksi lainnya memilih menyerahkan pandangan mereka dalam bentuk dokumen kepada pimpinan DPRD dan Bupati Mojokerto.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Hj. Ayni Zuroh, S.E., M.M., didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Khoirul Amin, S.Sos., dan Hartono, S.H.
Turut hadir dalam rapat ini Bupati Mojokerto, Dr. H. Muhamad Al Barra, Lc., M.Hum., serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Teguh Gunarko, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, Kepala Perumdam Majapahit, H. Fayakun, juga ikut dalam agenda tersebut.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari mekanisme legislasi daerah yang bertujuan memastikan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan aset daerah yang lebih baik.(sya/lio)