Banyuwangi, blok-a.com – Anggota Komisi II DPRD Banyuwangi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Inayanti Kusumasari, menyoroti kurang optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).
Menurutnya, program tersebut belum mendapat dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah, sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai.
“Berdasarkan LKPJ Bupati tahun 2024, program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ditargetkan mencapai kinerja 60 persen, tetapi realisasinya hanya 41 persen. Saat kami tanyakan penyebabnya, Dinas Sosial beralasan bahwa anggarannya tidak mencukupi,” ujar Inayanti Kusumasari usai rapat kerja pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2024, Senin (24/3/2025).
Inayanti menegaskan bahwa dinas terkait seharusnya memiliki langkah konkret untuk mengejar target kinerja PUG, guna menciptakan kesetaraan gender di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Program PUG harus benar-benar dilaksanakan dengan serius, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Perempuan yang juga aktivis di Sie Advokasi Fatayat PCNU Banyuwangi tersebut berharap kebijakan pembangunan di Banyuwangi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan.
Menurutnya, tanpa alokasi anggaran yang cukup, implementasi program PUG akan sulit berjalan maksimal.
“Eksekutif harus mengalokasikan dana khusus untuk program-program yang mendukung kesetaraan gender, agar penerapannya lebih terfokus dan memberikan manfaat luas,” tambahnya.
Selain program PUG, Inayanti juga menyoroti rendahnya target persentase program peningkatan kualitas keluarga yang hanya dipatok 30 persen.
Padahal, kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas keluarga, kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, serta keterampilan perempuan dalam usaha ekonomi produktif.
“Seharusnya target program peningkatan kualitas keluarga dinaikkan, karena program ini penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak, sekaligus mengukur capaian pembangunan keluarga di Banyuwangi,” pungkasnya.(kur/lio)