Banyuwangi, blok-a.com – DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Senin (17/3/2025).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, didampingi Wakil Ketua DPRD, Siti Mafrochatin Ni’mah dan Michael Edy Hariyanto, serta dihadiri anggota dewan lintas fraksi. Selain itu, hadir pula Bupati Ipuk bersama jajaran asisten dan staf ahli, perwakilan OPD, camat, serta lurah.
Dalam LKPJ 2024, Bupati Ipuk memaparkan berbagai program dan inovasi yang telah dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.
“Beberapa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari realisasi dan indikator kinerja utama,” ujar Ipuk.
Salah satu indikator utama adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat dari 73,39 pada 2023 menjadi 74,30 di 2024, melampaui target dengan capaian 103,55 persen.
Di sektor pendidikan, peningkatan IPM tercermin dari angka rata-rata lama sekolah, yang naik dari 7,76 tahun (2023) menjadi 7,78 tahun (2024). Sementara di sektor kesehatan, usia harapan hidup juga meningkat dari 73,93 tahun menjadi 74,13 tahun.
Dari sisi ekonomi, pengeluaran per kapita masyarakat Banyuwangi naik dari Rp12,82 juta (2023) menjadi Rp13,32 juta (2024).
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi juga mengalami penurunan dari 7,34 persen pada 2023 menjadi 6,54 persen pada 2024, dengan realisasi mencapai 110,66 persen dari target. Kemiskinan ekstrem turut berkurang dari 0,43 persen menjadi 0,29 persen pada tahun yang sama.
“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menurun dari 4,75 persen pada 2023 menjadi 4,03 persen di 2024,” kata Ipuk.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi pada 2024 mencapai 4,68 persen. Meskipun lebih rendah dibandingkan capaian 2023 yang sebesar 5,03 persen, Ipuk menegaskan bahwa ekonomi Banyuwangi tetap stabil di atas 4 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi mengalami perlambatan selaras dengan kinerja ekonomi pusat maupun provinsi yang mengalami pertumbuhan dengan kondisi yang sama,” ujar Bupati Ipuk.
Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada 2024 mencapai Rp3,370 triliun atau 102,40 persen dari target Rp3,291 triliun.
Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp3,318 triliun dari target Rp3,728 triliun, atau 89 persen. Adapun realisasi pembiayaan netto mencapai Rp37,26 miliar dari target Rp437,2 miliar, atau 8,52 persen.
Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2024 menunjukkan hasil positif dengan capaian 94,87 persen, melampaui target sebesar 103,88 persen.
Bupati Ipuk juga memaparkan sejumlah penghargaan yang diraih Kabupaten Banyuwangi sepanjang 2024, di antaranya:
- Predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN-RB.
- Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2023 oleh Kementerian Dalam Negeri.
- Kabupaten Terinovatif se-Indonesia dalam Innovative Government Award (IGA) 2024 dari Kementerian Dalam Negeri.
Di akhir laporannya, Bupati Ipuk mengakui masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.
“Segenap masukan dari pimpinan dan anggota dewan akan kami jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan,” pungkasnya.(kur/lio)