KOTA BATU – Besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Kota Batu untuk tahun 2021 kemungkinan besar tidak akan mengalami perubahan. Pasalnya, waktu penyerahan rekom UMK dari kepala daerah Kabupaten/Kota ke kepada Provinsi telah berakhir 12 Oktober lalu.
Kabid Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-TK) Kota Batu, Adiek Imam Santoso mengatakan hal tersebut mengacu pada ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat. Untuk besaran UMK telah mengacu pada SE Menaker Nomor M/11/HK.04/2020 terkait upah minimum tahun 2021. Serta survey kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai komponen sistem pengupahan.
“Pembahasan terkait UMK sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Untuk UMK di Kota Batu besar kemungkinan tidak ada kenaikan,” ujarnya, Senin (2/11).
Dedek, sapaan akrabnya, juga menerangkan sesuai dengan Permenaker No 18 tahun 2020 ada 64 indikator untuk perhitungan KHL. Selain itu hasil rata-rata setiap kota/kabupaten di Provinsi Jatim pertumbuhan ekonomi mengalami keminusan. Mengingat kondisi ekonomi saat ini masih dalam proses pemulihan akibat pandemi.
“Sebenarnya kalau mengacu dari 64 indikator tersebut UMK turun. Tapi setelah dibahas, dari pada turun dan membuat gejolak akhirnya UMK tidak ada perubahan atau sama dengan tahun sebelumnya,” terang Dede.
Lebih lanjut dari hasil penghitungan KHL di Kota Batu adalah Rp 2,2 juta. Sedangkan untuk UMK Kota Batu tahun 2020 Rp 2,7 juta. Artinya lebih tinggi dari KHL. Sementara pada 2018 lalu, UMK Kota Batu sebesar Rp 2.384.168. Kemudian pada tahun 2019 naik menjadi Rp 2.575.616 dan tahun 2020 Rp 2.794.801.
“Kalau untuk bidang Ketenagakerjaan selama ini hanya sebagai fasilitator yang membantu Dewan Pengupahan dalam menentukan besaran upah. Sekaligus besaran UMK juga mengacu pada SE Menaker. Kami berharap nantinya serikat pekerja dan Apindo bisa sama-sama mencapai kesepakatan terkait UMK,” katanya.
Kepastian besaran UMK yang masih ditunggu-tunggu oleh para pekerja ini, juga masih melihat hasil dari pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Jatim. Dari hasil pembahasan UMP Jatim yang digelar di Bakorwil Malang, Minggu (1/11), Pemprov Jawa Timur menaikkan UMP 2021 sebesar 5,5 persen atau senilai Rp 100 ribu atau menjadi Rp 1,868 juta. Saat ini UMP Jawa Timur sebesar Rp 1,768 juta.
Sementara itu, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batu tetap akan memperjuangkan UMK 2021 agar bisa tetap naik. Ketua SPSI Kota Batu, Purtomo menyatakan telah mengajukan kenaikan UMK 2021 sebesar Rp 600 ribu kepada Pemerintah Pusat.
“Demi pemenuhan hak para pekerja. Sekarang kami masih menunggu jawaban secara tertulis,” terang Purtomo.