KABUPATEN MALANG – Operasi yustisi di Kabupaten Malang sudah mengumpulkan denda sanksi sekitar Rp 25 juta dari sekitar 15.900 pelanggar per Minggu (4/10).
Sanksi tersebut diperuntukkan bagi pelanggar yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker. Pelanggar dikenai denda Rp 100 ribu per orang. Denda itu tertuang dalam Perbup (Peraturan bupati) Malang No 20 tahun 2020.
Namun, ternyata dalam penerapannya selama operasi yustisi, pelanggar di Kabupaten Malang tidak dikenai sanksi Rp 100 ribu. Tapi, hanya Rp 20 ribu sampai Rp 50 ribu.
Sekretaris Satpol PP Kabupaten Malang Firmando Hasiholan Matondang menjelaskan, denda Rp 20 ribu – 50 ribu itu karena pelanggar yang bersifat kooperatif.
Pelanggar selama sidang Tipiring (Tindak pidana ringan) di tempat tidak melawan penegak peraturan, yakni anggota Satpol PP Kabupaten Malang bersama Polres Malang sekaligus hakim.
“Jadi mereka mengakui salah dan tidak ada perlawanan ketika sidang dan ditindak. Maka dari itu pertimbangan hakim meringankan besaran denda,” kata ia.
Mando juga menambahkan, pengurangan besaran denda itu dipastikan juga memberikan efek jera ke pelanggar.
“Meskipun berkurang antara 50 persen lebih dari besaran denda di Perbup, tapi sudah memberikan efek jera dengan bukti mereka menyesal. Itu sudah cukup buat kami,” tutup ia.
Sebagai informasi, perkataan Mando memang benar. Warga Kabupaten Malang sepertinya sudah mulai menerapkan protokol kesehatan secara masif. Buktinya adalah saat ini Kabupaten Malang menjadi zona kuning Covid-19 per 1 Oktober kemarin.