KOTA BATU – Sudah sejak bulan Januari 2021 anggaran sebesar Rp 88 miliar untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tak kunjung cair. Pasalnya hingga kini belum ada ketetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
TPP sendiri merupakan tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai. Dengan kriteria penilaian terhadap prestasi kerja, kondisi kerja, beban kerja, tempat bertugas dan pertimbangan obyektif lainnya.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu, M. Chori menuturkan, Pemkot Batu telah mengalokasikan TPP untuk 4000 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp 88 miliar. TPP ini akan disalurkan kepada para ASN setiap bulannya.
“Anggarannya masih di kas daerah belum bisa dicairkan. Dana itu dialokasikan untuk TPP kepada seluruh PNS dalam setahun penuh,” terang Chori, Rabu (28/4).
Selain itu, pencairan TPP juga tergantung kecepatan dari pemerintah daerah masing-masing. Sebab, setiap daerah memiliki problematika yang berbeda-beda.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Pemkot Batu Andang Budi Harsa mengatakan molornya pencairan TPP tak hanya dialami di Kota Batu saja. Lantaran proses evaluasi klasifikasi jabatan memakan waktu panjang untuk memberikan persetujuan.
“Harus dicek penyesuaian terkait analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis faktor beban jabatan terlebih ketika terjadi mutasi jabatan antar OPD l. Jika tidak mundur dari jadwal maka setidaknya Kemenpan-RB akan menyelesaikan selama 30 hari kedepan,” papar dia.
Pihaknya pun telah selesai mengirimkan dokumen klasifikasi jabatan dari 41 perangkat kerja daerah pada 28 Februari lalu ke pemerintah pusat. Dokumen yang dikirim adalah dokumen hasil analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan analisis faktor jabatan.
Setelah dokumen lengkap, dikirim ke Kemenpan RB pada bulan Maret. Per 4 April, Pemkot Batu mendapat validasi dari Kemenpan RB. Sehari kemudian, pada 5 April 2021, Pemkot Batu mengirim data hasil validasi itu ke Kemenpan RB kembali.
“Kini, Pemkot Batu tinggal menunggu balasan saja dari pemerintah pusat. Karena memang ada aturan baru jadi molor pencairan nya. Sekarang kan ada mekanisme analisis faktor jabatan. Itu yang bikin agak lama pencairan TPP,” terang Andang.