Tenaga Honorer Bakal Dihapus, Menpan RB Pastikan Tak Ada PHK Massal

tenaga honorer
Ilustrasi demo tenaga honorer. (KOMPAS/ALBERTUS HENDRIYO WIDI)

blok-a.com Komisi II DPR RI mendorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyelesaikan perihal penghapusan tenaga honorer sebelum 28 November 2023.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Kementerian PANRB, yang digelar pada Senin (10/4/2023).

Adapun tenggat waktu tersebut mengacu pada Pasal 99 Ayat (2) PP Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Namun demikian, ada beberapa catatan yang wajib dilakukan dalam penerapan kebijakan ini.

Pertama, tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kepada seluruh tenaga honorer.

Kedua, tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honor yang diterimanya saat ini. Ketiga, kebijakan diambil juga menghindari adanya pembengkakan anggaran.

Keempat, menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN.

Menpan RB pun menyetujui dan menegaskan tidak akan ada PHK massal dalam menyelesaikan persoalan pegawai honorer.

Ia menambahkan, pihaknya menaruh perhatian khusus dalam penyelesaian perkara ini.

“Kita ada poin-poin. Pertama kita akan menghindari PHK massal. karena kalau Undang-Undang dan PP-nya dijalankan, maka ini akan ada PHK massal di per November,” kata Anas di Gedung DPR RI seperti dikutip dari detik.com.

Saat ini, total ada sebanyak 2,3 juta pegawai honorer di lingkungan pemerintahan. Apabila PHK massal dilakukan, Anas mengatakan, kondisi tersebut berpotensi membuat pelayanan publik menjadi terganggu.

Namun demikian, jika PHK tidak dilakukan, berpotensi akan membuat pembengkakan terhadap APBN.

“Kedua kami bersepakat poinnya adalah tidak akan ada pembengkakan anggaran. Jadi prinsipnya tidak ada PHK massal, tidak ada pembengkakan anggaran,” imbuhnya.

Sementara, poin ketiga yang juga disepakati adalah tidak boleh ada penurunan pendapatan bagi para tenaga honorer tersebut.

Anas mengatakan saat ini sejumlah opsi penyelesaian telah dibuat. Namun, opsi tersebut masih terus dikaji secara mendalam bersama DPR, asosiasi gubernur, asosiasi wali kota, dan para bupati dalam mencari solusi terbaik.

“Kami terus matangkan. Kami cari solusi yang terbaik karena sebagian besar non ASN ini ada di pemerintah daerah, lebih dari 50 persen ada di pemerintah daerah,” ujar Anas.

“Saya tidak ingin sampaikan hari ini (opsi) karena kita sedang godog. Tapi sudah hampir ada titik temu antara DPR, pemerintah, dengan asosiasi bupati, wali kota dan gubernur se-Indonesia,” pungkasnya.(lio)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?