Kota Malang, blok-a.com – Wacana pemindahan titik keberangkatan dan kedatangan atau Origin Destination (OD) Trans Jatim Koridor II dari Terminal Madyopuro ke Terminal Arjosari kembali menguat. DPRD Kota Malang menilai, pengembalian fungsi Terminal Tipe C Arjosari bukan sekadar persoalan lokasi operasional bus, melainkan juga upaya menghidupkan kembali kawasan yang selama ini dinilai kurang produktif.
Sebelumnya, Terminal Arjosari memang direncanakan menjadi titik awal dan akhir perjalanan Trans Jatim Koridor II yang menghubungkan Kota Malang dengan Kabupaten Malang. Namun, saat koridor tersebut resmi beroperasi pada 30 Oktober 2026, titik keberangkatan dan kedatangan sementara ditetapkan di Terminal Madyopuro.
Perubahan tersebut terjadi setelah muncul penolakan dari sebagian pengemudi angkutan kota (angkot) di kawasan Arjosari. Persoalan itu kemudian memunculkan desakan dari masyarakat agar pemerintah mengevaluasi kembali penetapan OD Trans Jatim Koridor II.
Terbaru, aspirasi tersebut kembali mengemuka dalam audiensi DPRD Kota Malang bersama Aliansi Masyarakat Transportasi Malang Menggugat (AMT2M), Jumat (20/11/2026).
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, mengatakan audiensi tersebut memperkuat berbagai aspirasi yang sebelumnya telah diterima DPRD. Dukungan agar Trans Jatim kembali menjadikan Terminal Arjosari sebagai OD juga datang dari forum diskusi transportasi, pengamat transportasi, masyarakat umum hingga petisi daring.
“Ini memperkuat aspirasi yang sudah masuk kepada DPRD. Mestinya dengan aspirasi ini, Pemkot Malang bisa secara konkret meneruskan dan meminta kepada Dishub Jawa Timur maupun Pemprov Jatim untuk mengevaluasi operasional yang selama ini dari Madyopuro agar dikembalikan ke Terminal Arjosari, sesuai rencana semula,” ujarnya.
Namun, menurut Dito, persoalan Terminal Arjosari tidak berhenti pada pemindahan titik keberangkatan Trans Jatim. Pengaktifan kembali Terminal Tipe C juga diharapkan mampu mengembalikan fungsi kawasan sebagai pusat aktivitas transportasi dan perekonomian masyarakat.
Dia mengaku menerima laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan kawasan terminal untuk aktivitas negatif, mulai dari transaksi narkoba hingga kegiatan asusila.
“Ada laporan dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan kawasan terminal untuk aktivitas negatif, seperti transaksi narkoba hingga kegiatan asusila. Ketika difungsikan kembali, kawasan yang selama ini rawan bisa berubah menjadi terminal yang produktif,” ungkapnya.
Dito berharap, pengoperasian kembali Terminal Tipe C Arjosari dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Keterlibatan warga dalam pengelolaan kawasan juga dinilai penting, termasuk pengurus RT dan RW serta pemangku wilayah setempat.
Selain itu, penataan aktivitas angkutan umum juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Dito menyoroti keberadaan sejumlah angkot yang masih kerap berhenti atau mengetem sembarangan sehingga berpotensi memicu kemacetan dan kerawanan kecelakaan.
“Angkot-angkot yang dalam tanda kutip nakal, ngetem sembarangan, itu menciptakan kemacetan dan kerawanan kecelakaan. Ini juga menjadi salah satu hal yang perlu ditertibkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Dito mengingatkan agar keberadaan Trans Jatim tidak dipandang sebagai pesaing bagi angkutan lokal maupun transportasi daring. Sebaliknya, layanan tersebut seharusnya dapat saling terhubung dan melengkapi kebutuhan transportasi masyarakat.
“Keberadaannya sebetulnya bisa bersinergi dengan transportasi lain, termasuk transportasi online dan angkutan umum yang sudah ada,” jelasnya.
Untuk mewujudkan integrasi tersebut, salah satu skema yang didorong adalah menghadirkan angkutan pengumpan atau feeder. Angkutan lokal yang sudah beroperasi di Kota Malang nantinya dapat diarahkan menjadi penghubung dari kawasan permukiman menuju titik layanan Trans Jatim.
“Penataan transportasi lokal salah satunya melalui feeder. Bagaimana angkutan umum yang ada bisa diintegrasikan sebagai kendaraan pengumpan dalam skema Trans Jatim. Termasuk ke depan menata rute-rute agar masyarakat Kota Malang semakin luas terjangkau angkutan umum,” paparnya.
Dito menjelaskan, pelaksanaan skema feeder tersebut direncanakan dilakukan secara bertahap. Pada tahun pertama, dukungan operasional masih diharapkan berasal dari pemerintah provinsi. Selanjutnya, pada tahun kedua, pengelolaannya direncanakan diserahkan kepada Pemkot Malang.
Menurutnya, penataan transportasi lokal menjadi bagian penting agar keberadaan Trans Jatim tidak hanya menghubungkan wilayah Kota Malang dengan Kabupaten Malang, tetapi juga memudahkan mobilitas masyarakat hingga kawasan permukiman.
“Kota Malang yang sekarang berstatus kota metropolitan harus punya transportasi publik. Tantangannya adalah bagaimana menata transportasi lokal yang ada agar bisa terintegrasi dan menjangkau masyarakat lebih luas,” pungkasnya. (bob)









