Kabupaten Malang, Blok-a.com – Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang mulai lakukan langkah kongkrit untuk antisipasi bencana kekeringan. Salah satunya yakni memaksimalkan biaya tak terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana kekeringan.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas I Juanda Sidoarjo memprediksi, sejak awal bulan Juli 2023 wilayah Jawa Timur mulai memasuki musim kemarau.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Malang melalui BPBD akan melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui wilayah mana saja yang memperlukan distribusi air bersih.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengatakan, selain melakukan pemetaan. Pihaknya juga menganggarkan melalui BTT sebesar Rp5 miliar untuk penanganan darurat bencana kekeringan.
“Dana lima miliar dari anggaran BTT. Dan sampai saat ini belum keluar. Karena pemetaan juga belum,” tutur Sadono saat dikonfirmasi, Jumat (23/6/2023).
Disinggung terkait anggaran khusus droping air bersih, Sadono tidak dapat menjelaskan secara rinci. Sebab, status wilayah darurat kekeringan hingga saat ini belum selesai dipetakan.
“Lima miliar itu untuk keseluruhan darurat bencana,” tegasnya.
Untuk wilayah rawan kekeringan, ia memberikan patokan dari bencana tahun 2019 silam, terdapat sembilan kecamatan dari 18 desa yang terdampak kekeringan.
Sembilan kecamatan tersebut diantaranya yakni, Kecamatan Donomulyo, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Pagak, Kalipare, Lawang, Singosari, Sumberpucung, dan Kecamatan Bantur.
Sementara itu, untuk menghadapi bencana kekeringan, ia telah menyiapkan tiga armada kendaraan untuk mendistribusikan air bersih. Pihaknya juga akan berkerjasama dengan pihak lain terkait pendistribusian.
“Totalnya ada tiga kendaraan. Kalau tidak cukup kami akan berkomunikasi dengan PMI dan PDAM Kabupaten Malang untuk membantu warga droping air bersih,” pungkas Sadono.
(ptu/bob)