KOTA MALANG – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Malang diharapkan bukan sekadar lipstik. Hal tersebut diungkapkan Walikota Malang, Sutiaji saat berbincang-bincang dengan ABM Inside, Senin (11/1).
Dalam agenda bincang-bincang di hotel The Shalimar itu, Sutiaji berkaca pada penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Mei 2020 lalu. Saat itu, kegiatan masyarakat benar-benar dibatasi. Namun saat ini, penerapan PPKM merupakan bentuk lunak dari PSBB yang pernah digelar.
“Cara mengatasinya sudah terlambat dan seharusnya dilakukan sejak awal. Mudah-mudahan PPKM ini bukan lipstik belaka,” ujar Sutiaji.
Semula, Sutiaji mengaku ditelepon oleh pemerintahan di atasnya agar menerapkan PPKM sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Mendagri (Mendagri). Namun, Pemkot Malang memutuskan untuk membuat beberapa penyesuaian. Kota Malang dan Kota Batu sepakat membuat penyesuaian. Sementara Kabupaten Malang memutuskan untuk mengikuti instruksi Mendagri.
“Oke, kami siap kalau ada PPKM. Tapi harus dilakukan secara makro. Akhirnya diputuskan bahwa Malang Raya dan Surabaya Raya memberlakukan PPKM,” terangnya.
Selain itu, efektivitas PPKM juga dinilai tidak maksimal jika tidak ada sinergi antar pemerintah daerah. Hal ini mengingat Kota Malang berada di wilayah Malang Raya. Irisan wilayah Kota Malang dikelilingi Kabupaten Malang. Di sisi lain, ia tidak bisa menyalahkan masyarakat dan berharap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya Covid-19.
Dalam kesempatan tersebut, Sutiaji juga menyampaikan bahwa Indonesia disorot oleh komunitas internasional terkait penanganan Covid-19. Pasalnya, peningkatan persebaran Covid-19 kian hari kian mengkhawatirkan. Apalagi, angka kematian juga meningkat. Kemarin (12/1), Indonesia mencatat rekor baru kematian Covid-19 dengan 302 pasien Covid-19 meninggal dalam satu hari.
“Dari kacamata internasional, Indonesia sudah dianggap tidak mampu menangani Covid-19,” imbuhnya.