Sumenep, blok-a.com – Tiba-tiba saja Kantor DPRD Sumenep khususnya Komisi IV dipenuhi perwakilan dari ribuan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) baik Tenaga Kesehatan (Nakes) maupun non nakes, Senin (3/10/2022).
Kantor wakil rakyat itu jadi tempat mengadukan nasib mereka. Setelah bekerja puluhan tahun mengabdi untuk membantu melayani kesehatan masyarakat. Tapi apa penghargaan yang diberikan pemerintah pada para nakes dan non nakes. Hanya upah kerja Rp100 – 300 ribu yang diterima mereka setiap bulannya.
Malang betul nasib ribuan nakes dan nakes. Perwakilan ribuan nakes dan non nakes yang tergabung dalam Forum Komunukasi Honorer Nakes (FKHN) dan non nakes menumpahkan keresahannya. Tanpa terasa linangan air mata pun jatuh.
Nakes Erlin Susianti, yang mewakili ribuan tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes yang mengaku tak dapat gaji pantas bahkan upah Rp100 ribu per bulan itu tidak manusiawi.
“Sebab disamping memikul tanggung jawab yang besar dalam membantu memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, mereka juga dituntut menafkahi keluarganya. Mereka punya anak butuh biaya sekolah, biaya hidup keluarga, cukupkah bayaran Rp100 ribu?” Tanya Erlin risau.
Dia menguraikan pengabdian para nakes dan non nakes selama puluhan tahun masak tak ada rasa peduli dari pemerintah. Awalnya ribuan nakes dan non nakes ini berharap bisa hidup layak dan punya masa depan cerah juga.
Harapannya, kata Erlin, setelah mengabdi bertahun-tahun, suatu saat bisa diangkat jadi ASN/PNS maupun bisa lolos ikut seleksi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Namun harapan yang diimpikan puluhan tahun itu jadi sirna lantaran tak bisa ikut program rekrutmen PPPK. Itu setelah dapat penjelasan dari pejabat Dinkes Sumenep.
Selain dibenturkan dengan faktor usia, ada aturan lain yang menghambat. Sehingga tidak bisa ikut serta dalam proses rekrutmen ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Apa salah kami? Apa kekurangan kami pak ? sudah puluhan tahun kami bekerja, tapi kenapa kami tak dapat perhatian pemerintah. Kami rela mengabdi tapi tolong perhatikan nasib kami. Permudah jalan kami dengan teman-teman,” ujar Erlin Susianti seraya meneteskan air mata, yang diikuti seluruh Komisi IV DPRD Sumenep.
Menurut Erlin Susianti, ada diantara temannya yang sudah masa kerjanya sejak tahun 2006, hanya dibayar Rp100 – Rp300 ribu setiap bulannya. “Untuk Pak Dewan dan perwakilan Dinkes, saya datang ke sini mau nyembah pak. Orang tua saya bukan orang kaya, anaknya di sekolahkan agar berguna bagi masyaraka dan punya masa depan,” kata Erlin Susianti pilu.
Pihak DPRD pun memanggil pihak Dinkes Sumenep untuk ikut mencari solusi dari persoalan yang mereka alami.
Sementara, Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep Abu Hasan memastikan akan mengeluarkan kebijakan politik untuk mengakomodir persoalan nakes dan non nakes yang tidak digaji tersebut. “Ini memang perlu untuk dikeluarkan kebijakan politik bagi para pahlawan kesehatan itu,” katanya, usai menerima audensi.
Menurutnya, sangat lucu ketika pemerintah mempekerjakan rakyatnya, tapi tidak diatur dengan formulasi gajinya. “Dari rapat tadi, Dinkes minta waktu dua pekan kedepan. Jika tidak ada hasil, kami Komisi IV akan mengeluarkan kebijakan politik,” tandasnya. (Aldo/Gim)