Blitar, blok-a.com – Ratusan atlet berprestasi se – Kabupaten Blitar, beserta pengurus KONI dan wali Atlet menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Blitar, Senin (18/12/2023).
Para atlet dan wali atlet beserta pengurus KONI kabupaten Blitar tersebut, rela berpanas-panasan turun ke jalan. Lantaran selama ini merasa tak dipedulikan oleh Bupati Blitar Rini Syarifah.
Ketua KONI Kabupaten Blitar, Tony Andreas mengatakan, mereka menagih janji Bupati Blitar terkait reward dan dana pembinaan cabang olahraga (cabor) yang hingga kini belum dicairkan.
“Kami datang ke sini dalam rangka menagih janji bupati soal reward atlet berprestasi dan menuntut Pemkab Blitar memberikan dana pembinaan cabor tahunan,” kata Tony Andreas.
Tony menegaskan, padahal melalui dunia olahraga, para atlet berprestasi tersebut, telah mengharumkan nama Kabupaten Blitar dikancah provinsi, nasional, bahkan internasional.
“Pada Porprov Jatim 2023 lalu, Kabupaten Blitar mampu masuk 8 besar dari 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Dalam perhelatan tersebut, total medali yang didapatkan Kabupaten Blitar sebanyak 27 emas, 23 perak, dan 39 perunggu,” tandasnya.
Usai orasi, perwakilan massa aksi melakukan audiensi dengan pihak Pemkab Blitar.
Dari pihak Pemkab Blitar diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Eka Purwanta, Kepala Dispora Anindya Putra Robertus, dan Kepala BPKAD Kurdiyanto.
Kepala Dispora Anindya Putra Robertus mengatakan, reward atlet berprestasi dan anggaran pembinaan cabor telah dianggarkan dalam APBD 2024.
Terdiri atas Rp 2,7 miliar untuk reward, kemudian Rp 1,5 miliar untuk dana pembinaan cabor dan operasional KONI.
“Untuk reward para atlet akan diberikan pada tri wulan pertama 2024. Sedangkan untuk dana pembinaan 2023, sebenarnya sudah dianggarkan sebesar Rp 3,1 miliar termasuk dana reward. Namun dana pembinaan tersebut, digunakan untuk persiapan Porprov 2023,” kata Anindya Putra Robertus.
Terkait para ketua cabor yang terlanjur menggunakan uang pribadinya di tahun 2023, KONI Kabupaten Blitar akan melakukan hearing dengan DPRD Kabupaten Blitar, untuk mencarikan solusinya. (jar/lio)