KABUPATEN MALANG – Penolakan pasal 2d maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021 tidak hanya terjadi di komunitas pers pusat tapi juga daerah salah satunya Malang Raya.
Penolakan pasal 2D tersebut disampaikan oleh Ketua PWI Malang Raya, Cahyono. Menurut Cahyono adanya pasal 2d di maklumat tersebut telah melanggar tugas utama jurnalis, yakni menyebarluaskan informasi kepada publik.
“Karena isi pasal 2d ini melarang jurnalis secara tidak langsung untuk menyebarluaskan konten terkait FPI padahal hal itu perlu diketahui masyarakat karena dampak atas pembubaran FPI banyak yang musti dan masih bisa diberitakan di daerah,”kata Cahyono saat ditemui Blok-A di salah satu cafe di Karangploso, Minggu (3/1).
A”ngle (berita) masih banyak yang musti diulas oleh pewarta dan diketahui oleh masyarakat melalui pemberitaan. Contoh dampak pembubaran (FPI) di daerah seperti apa dan lain-lain,” tambahnya.
Adapun isi pasal 2d tersebut adalah Kapolri meminta masyarakat untuk tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI melalui situs ataupun media sosial.
Selain itu, Cahyono melanjutkan, pasal 2d di maklumat tersebut bertentangan dengan kebebasan pers yang telah dilindungi pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
“Maka dari itu saya mewakili kawan-kawan PWI Malang Raya memohon untuk Kapolri mempertimbangkan dan mencabut maklumat tersebut,” tutupnya.