Sumenep, blok-a.com – Ternyata APBD Kabupaten Sumenep yang mencapai Rp 2 Triliun lebih belum mampu bicara banyak untuk membangun infrastruktur Sumenep. Terbukti, salah satu pembangunan infrastruktur proyek tambat labuh diduga tak bisa terealisasi dengan alasan minimnya anggaran.
Salah satu temuan adanya proyek rehabilitasi tambat labuh yang diduga tidak terealisasi atau patut diduga fiktif terletak di Dusun Tonduk Timur, Desa Tonduk, Kecamatan Raas, Kepulauan Raas, Kabupaten Sumenep. Hal itu disampaikan Organisasi Masyarakat (Ormas) DPW Madura Brigade 571 Trisula Macan Putih, Sumenep.
Ketua DPW Madura Brigade 571 Trisula Macan Putih, Sarkawi mengungkapkan jika APBD Sumenep belum mampu mengcover kebutuhan infrastruktur masyarakat kepulauan seperti Pulau Raas. Indikasinya, proyek rehab tambat labuh ditengarai tidak direalisasikan meski sudah teranggarkan di APBD Sumenep TA 2021 lalu.
Alasan Disperkimhub Sumenep, kata Sarkawi, lantaran anggaran tersebut minim. Sehingga pembangunan tersebut terpaksa dialihkan ke lokasi lain yakni di Dusun Tonduk Barat, Desa Tonduk. Dengan dalih jika di Dusun Tonduk barat perbaikan Tambat Labuhnya lebih ringan biayanya dan Dusun Tonduk Barat lebih membutuhkan.
“Apakah bisa proyek itu dialihkan jika sudah teranggarkan? Salah satu buktinya tercantum nomenklatur anggaran proyek rehab Tambat Labuh di Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumenep. Ingat, inj proyek pindah lokasi lo masalahnya,” tanya Sarkawi heran.
Menurutnya, pembangunan proyek rehabilitasi Tambat Labuh, diduga telah merugikan keuangan Negara sekitar Rp 165 juta. Proyek itu rencananya mau dibangun tahun 2021. Namun hingga 2022 tidak ada realiasasi proyeh rehab tambat labuh itu di Dusun Tonduk Timur, Desa Tonduk, Kecamatan Raas, Kepulauan Raas, Kabupaten Sumenep.
Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumenep ini, lanjut Sarkawi, anggarannya sudah jelas dan tercantum di LPSE Sumenep. Akan tetapi tidak ada wujud dari pembangunan proyek rehab Tambat Labuh itu. Proyek ini disinyalir telah merugikan masyarakat setempat.
“Dugaannya, kenapa proyek itu tidak dilaksanakan? Padahal anggarannya sudah turun kok. Wong sudah masuk LPSE,” ujar Sarkawi.
Pihaknya sudah melakukan konfirmasi terhadap instansi terkait. Namun, instansi tersebut menyatakan akan mengalihkan proyek itu ke lokasi lain. “Dari instansi terkait menyatakan proyek itu mau dialihkan ke lokasi lain. Kan gak bisa proyek asal dialihkan kalau anggarannya sudah turun,” ujarnya.
Pegiat anti korupsi ini menilai tidak dibangunnya proyek itu sangat merugikan Negara. Selain realisasinya tidak jelas, namun kedepan dikhawatirkan akan menjadi pandangan buruk bagi masyarakat sekitar. Akibatnya, Jargon bupati Sumenep “Bismillah Melayani” dinilai hanya sebatas ‘jualan’ politik saja.
“Sebenarnya saya ini masih banyak yang mau dilaporkan dari hasil monitoring kami dengan komisi III,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan, Dadang Dedi Iskandar mengatakan proyek tambat labuh di Dusun Tonduk Timur akan dianggarkan lagi untuk dibangun pada tahun 2023 mendatang. Sebab saat ini anggaran (APBD) Sumenep minim.
“Jadi kita akan bangun yang masuk prioritas dulu. Mana yang lebih membutuhkan. Kalau terkait perubahan itu sudah atas permohonan Kepala Desa Tonduk,” timpalnya.
Menurut Dadang tidak masalah dipindah lokasinya. “Asal secara administrasi permohonan dari awal bahwa itu akan dipindah, sudah kami lakukan. Jadi surat perencanaan pun sudah disana. Intinya kami sejak awal ada proses permohonan kepala desa. Makanya dari proses perencanaan pun sudah disana,” kata Dadang kepada awak media. (Aldo/Gatut)










Balas