KABUPATEN MALANG – Program WiFi gratis bagi siswa Kabupaten Malang hingga kini masih belum terealisasi.
Terbaru, anggaran untuk penyediaan WiFi belajar daring itu masih tersendat oleh persetujuan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Anggaran sebesar Rp 15 miliar masih dalam proses persetujuan oleh Khofifah.
Sebelum anggaran tersebut diterima, masih ada kendala dalam penerapan WiFi gratis yang akan tersebar di setiap desa berjumlah 378 di 33 Kecamatan Kabupaten Malang itu.
Yakni terkait sinyal internet. Terdapat 50 desa di Kabupaten Malang yang tidak berada dalam jaringan sinyal internet.
“Iya kami sudah bikin blank spot. Dan ada 50 desa yang masih tidak ada sinyal dan semua itu di Malang Selatan saja. Seperti desa di Kecamatan Ampelgading, ataupun Bantur,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Aniswaty Aziz ke Blok-A, Sabtu (12/9).
Anis juga menjelaskan, rata-rata di Malang Selatan itu tidak ada sinyal karena terletak di lembah. “Jadi cekungan gitu loh kan lembah makanya sinyal itu susah didapat. Jadi susah sinyalnya. Kalau tanahnya datar-datar saja aman,” imbuhnya.
Solusinya, kata Anis, Pemerintah Kabupaten Malang harus menambah base transceiver station (BTS) di sekitar 50 desa itu.
“Ya itu supaya WiFi nantinya bisa menyangkut sinyal dan supaya pemasangan nanti juga efektif kan daripada masang WiFi tapi sinyal tidak ada kan sama saja,” tutupnya.
Sebagai informasi, sejak adanya pandemi Covid-19, pembelajaran siswa di Kabupaten Malang menggunakan sistem daring. Mereka tidak perlu ke sekolah dan belajar di hadapan guru.
Cukup di rumah saja dan menggunakan media sosial seperti Zoom, Whatsapp ataupun media sosial lainnya untuk berkomunikasi.