KOTA MALANG – Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Malang ingin berpisah dari bagian Satpol PP Kota Malang, dan memilih untuk menjadi Dinas Pemadam Kebakaran.
Hal ini dikarenakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan provinsi dan kabupaten kota.
Sekretaris Satpol PP Kota Malang, Tri Oky Rudianto mengatakan, pengajuan UPT Damkar Kota Malang menjadi Dinas sendiri sudah disampaikan ke Wali Kota Malang, Sutiaji.
“Sudah kami sampaikan atas pengajuan itu ke pak Wali dan sekarang tergantung pak Wali,” tutur ia.
Tri sendiri mengatakan, urgensi UPT Damkar Kota menjadi Dinas sendiri agar kerja petugas Damkar lebih efektif dan efisien.
“Sekarang kan apa-apa harus ke Kasatpol PP (Kepala Satpol PP, Priyadi) dulu. Padahal tugas Damkar ini spesifik beda dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Jadi kalau sudah menjadi dinas pasti lebih cepat,” kata ia.
Keefektifan tersebut, kata Tri berupa Damkar Kota Malang bisa menambah personel tim Pemadam Kebakaran dengan mengajukan anggaran.
“Saat ini kan terbagi. Kami terkendala program Satpol PP. Jadi anggarannya tidak bisa khusus untuk Damkar. Kalau nanti jadi Dinas sendiri pasti kami bisa mengajukan anggaran, pasti nanti bisa menambah personel dan perawatan atau menambah jumlah mobil damkar,” kata ia.
Tri pun mengeluh kini UPT Damkar Kota Malang sangat kesulitan anggaran. Untuk pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran saja tidak bisa karena masalah anggaran.
“Padahal tangga itu penting. Karena gedung di Kota Malang ini kebanyakan lantai 4 ke atas dan kami tidak memiliki tangga. Kalau kebakaran ya kami susah. Tapi bagaimana lagi anggaran masih belum ada. Untuk itu kami harap Damkar bisa jadi Dinas sendiri,” tutup ia.