MALANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mempertegas sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Hal ini dibuat untuk terus menekan laju penyebaran pandemi Covid-19. Pelanggar protokol khususnya adalah mereka yang masih tak memakai masker.
Gerakan ini serentak se-Jawa Timur. Sesuai instruksi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai revisi Peraturan Daerah terbaru, yakni Perda No 2 Tahun 2020.
Perda itu mengatur tentang disiplin menjalankan protokol kesehatan. Salah satunya terkait penggunaan masker. Selain penegakan sesuai hasil revisi Perda No 1 tahun 2019, gerakan ini juga mengacu Pergub (Peraturan Gubernur) 53 tahun 2020 serta Inpres (Instruksi Presiden) No 6 tahun 2020.
“Perda ini memasukkan Inpres 6. Ditambah implementasinya melalui Pergub 53 itu. Di Kota Malang, kita sudah rapat paripurna merubah Perda. Jadi Perda yang tahun 2012 itu sudah dirubah, dengan memasukkan materi dari Perda No 2 tahun 2020 itu,” ujar Wali Kota Malang Sutiaji usai apel bersama jajaran Polri, TNI dan Satpol PP di Mapolresta Malang Kota, Senin (14/9).
Nantinya, akan ada sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan, seperti tak memakai masker. Pasalnya, jika Perda nomor 1 tahun 2019 lebih fokus mengatur pelanggaran terhadap ketentraman, ketertiban umum dan keamanan masyarakat, ada perubahan Perda 2 tahun 2020. Ada tambahan pasal dan ayat berkaitan dengan bencana non alam khususnya Covid-19.
“Itu nanti menguatkan Perwal 30 Tahun 2020 nanti masuk disana. Hari ini kita tunjukkan penegakan disiplin kita kuatkan, nanti kita mulai operasi di jalan-jalan, siapapun bisa kena,” tukas pria penyuka bulutangkis itu.
Jika di Pergub, penerapan sanksi administratif dibebankan bagi pelanggar protokol kesehatan, Pemerintah Kota Malang masih akan menggodok jumlah sanksi administrasi terbaru sesuai Pergub.
“Hari ini nanti kita akan rapat gabungan dulu bersama Forkopimda, termasuk Kejari, hakim dan jaksa. Sekarang sudah masuk di naskah akademiknya, kalau sudah selesai nanti rinciannya saya sampaikan,” tandasnya.
Untuk Pergub, yang ketahuan melanggar akan diberi sanksi administratif perorangan. Seperti mulai teguran lisan, paksaan pemerintah dengan membubarkan kerumunan dan penyitaan KTP, kerja sosial, hingga denda administratif sebesar Rp 250 ribu. Kabarnya, hal ini sudah mulai diterapkan di Surabaya.
Rencananya, denda ini akan dimulai dijalankan mulai Rabu di Kota Malang. Denda nantinya akan masuk Kas Daerah Kota Malang. Proses penegakkan ini sendiri bakal berjalan terus sampai masalah Covid-19 ini tuntas.