Pemilik Perusahaan Rokok Beri Maaf Ibu Rumah Tangga Pelempar Batu – Insidelombok

Pemilik Perusahaan Rokok Beri Maaf Ibu Rumah Tangga Pelempar Batu - Insidelombok
Pemilik Perusahaan Rokok Beri Maaf Ibu Rumah Tangga Pelempar Batu Insidelombok

Kepala Dinas Dukcapil Lombok Tengah, Baiq Anita Nindiana, Jum’at (25/2/2021). (Inside Lombok/Ida Rosanti

Lombok Tengah (Inside Lombok)- Pelapor kasus dugaan pengerusakan perusahaan rokok UD Mawar, H. Suhardi hadir saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Praya, Jum’at (26/2/2021) pagi.

Agenda sidang lanjutan yakni tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap eksepsi atau bantahan kuasa hukum terdakwa.

Saat itu, H. Suhardi menyampaikan di hadapan majelis hakim bahwa dirinya telah memaafkan terdakwa empat ibu rumah tangga yang diduga melakukan pengerusakan dengan melempar batu ke arah perusahaan rokok.

“Saya sebagai pelapor atas korban bersama seluruh keluarga memaafkan para terdakwa. Tidak ada rasa benci dan sakit hati demi kukuhnya silaturrahmi. Kepada warga NTB saya juga minta maaf kalau ada kesalahan,”kata Suhardi.

Setelah mendengar pernyataan pelapor, majelis hakim yang diketuai oleh Asri SH tersebut mempersilakan pelapor untuk bersalaman dengan keempat terdakwa.

Kepada wartawan usai sidang, H. Suhardi mengatakan bahwa pemberian maaf kepada para terdakwa tersebut dilakukan dengan tulus tanpa tendensi apapun.

Dia berharap pemberian maaf tersebut bisa meringankan sanksi hukum empat terdakwa yang merupakan ibu rumah tangga yang sebelumnya dipenjara bersama dua balitanya.

“Harapan saya supaya bisa meringankan atau menghentikan (proses hukum, red). Karena pemberian maaf itu berarti banyak (makna),”katanya.

“Pemberian maaf itu sudah dipertimbangkan. Karena sejatinya saya ingin berdamai dengan warga sejak dulu,”katanya lagi.

Sementara untuk tuntutan warga dusun Eat Nyiur yang meminta perusahaan rokok ditutup, menurut penasihat hukum pelapor, Endro Sudarto, tuntutan itu belum diterima oleh pihaknya.

“Saya sebagai penasihat hukumnya beliau (H.Suhardi, red) kami belum terima laporan atau keberatan terkait itu,”kata Endro.

Dia beranggapan kalau tuntutan tersebut masih isu yang belum jelas. Dia meminta semua pihak untuk turun melakukan kroscek dan menguji di lapangan apa benar terjadi polusi udara yang mengganggu kesehatan warga akibat perusahaan seperti yang beredar selama ini.

Sedangkan untuk pelemparan batu yang dilakukan para ibu rumah tangga yang telah ditetapkan sebagai terdakwa, juga diklaim tidak diketahui motifnya.

Hanya saja, pemilik UD Mawar merasa terganggu dengan adanya pelemparan tersebut.

“Di luar persidangan ini beliau (H. Suhardi, red) juga sudah melakukan mediasi di luar persidangan. Tapi tidak menemukan kata damai. Tapi Alhamdulillah hari ini beliau sudah membuka pemberian maaf dan membuka diri,”ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa UD Mawar bukan pabrik rokok. Melainkan hanya gudang pengemasan tembakau rajangan. Tembakau rajangan tersebut dibeli dari petani dalam bentuk sudah dioven.

“Bukan pabrik. Namun ini hanya gudang pengemasan tembakau rajang,”ujarnya.

Kalaupun perusahan rokok itu diminta untuk ditutup, perlu diperhatikan puluhan karyawan UD Mawar yang harus kehilangan mata pencahariannya. Karena itu, terhadap masalah lingkungan yang disangkakan oleh warga dan sejumlah kalangan, pihaknya meminta untuk dilakukan pengecekan ke lapangan.

“Kami terbuka. Ibarat usaha lainnya. Kami juga ingin usaha ini bisa berjalan dengan aman dan tenang tanpa menggangu masyarakat sekitarnya. Kita duduk bareng”katanya.

Selain itu, baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi sudah berkunjung ke lokasi perusahaan yang ada di dusun Eat Nyiur desa Wajegeseng dan melihat dokumen perusahaan, baik yang terkait soal perizinan maupun kesehatan.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, Apriadi Abdi Negara mengatakan, pihaknya mengapresiasi majelis hakim yang membuka ruang bagi pelapor dan terdakwa untuk saling memaafkan.

“Senin (28/2/2021) ada putusan sela.Tapi proses hukum jalan terus,”imbuhnya.

Dia mengatakan, baik pelapor maupun terdakwa dalam sidang tersebut sudah saling memaafkan. Namun, apakah pemberian maaf tersebut bisa meringankan beban hukum terdakwa itu tergantung keputusan majelis hakim.

“Kita harapkan begitu (meringankan beban hukum),”tandasnya.

100 Hari Kerja, Bupati Ngantor ke RSUD Praya dan Wabup ke Dukcapil

Lombok Tengah (Inside Lombok)- Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah terpilih, H. Lalu Pathul Bahri-Nursiah menargetkan untuk mempermudah, mendekatkan dan memperbaiki layanan kepada masyarakat pada 100 hari kerja.

“Jadinya besok Bupati akan ngantor di RSUD dan Pak Wabup akan ngantor di Dukcapil,”kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Tengah, Baiq Anita Nindiana, Jumat (26/2/2021).

Kedua organisasi perangkat daerah tersebut menjadi perhatian Bupati dan Wakil Bupati lantaran merupakan objek vital pelayan kepada masyarakat. Selain itu, sering terjadi keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan di dua instansi tersebut .

Dikatakan, di antara beberapa upaya Dukcapil untuk mencapai target 100 hari kerja tersebut adalah dengan membuka loket pelayanan administrasi kependudukan di semua kecamatan.

Untuk sementara ini, baru tiga kecamatan di Lombok Tengah yang sudah membuka loket pelayanan, di antaranya berada di kantor camat Praya Barat Daya.

“Sebelum Covid-19 Dukcapil sudah berencana membuka loket pelayanan di semua kecamatan. Tapi karena Covid-19 jadi terkendala. Baru tiga kecamatan yang ada saat ini,”ujar Anita.

Sementara untuk tahun 2021 sudah dialokasikan anggaran untuk pembelian alat-alat pencetakan dokumen kependudukan. Sehingga semua kecamatan bisa memiliki infrastruktur pendukung tersebut.

“Sekarang tinggal 9 dari 12 kecamatan yang sisanya akan diselesaikannya di tahun 2021 ini,”katanya.

Pihaknya sudah menyiapkan personil Dukcapil yang akan ditempatkan di masing-masing kecamatan untuk membantu petugas dari kecamatan.

“Sudah siapkan personilnya. Dari dukcapil selain dari yang ada di kecamatan,”ujarnya.

Di samping itu, pihaknya juga sedang mempersiapkan pelayan online. Sehingga cukup memudahkan masyarakat.

Dukcapil, lanjutnya bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lombok Tengah untuk mempersiapkan aplikasi layanan online tersebut.

“Rencananya Maret ini akan kita coba mulai pelayanan online,”imbuhnya.

Ke depan juga akan diupayakan untuk menempatkan petugas Dukcapil di rumah sakit dan Puskesmas untuk mempersiapkan dokumen kependudukan berupa akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir.

“Jadi nanti KK nya juga langsung berubah. Mudahan ini juga terlaksana Maret,”katanya.

Exit mobile version