KOTA BATU – Pembangunan Museum Hak Asasi Manusia (HAM) pertama di Indonesia telah selesai dikerjakan. Museum yang terletak di Jalan Sultan Hasan Hasil, Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu yang digarap oleh PT Bara Furot Nagata tinggal melakukan serah terima bangunan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Batu dalam waktu dekat.
Sekretaris DPKPP Kota Batu, Bangun Yulianto mengatakan terkait pembangunan Museum HAM munir memang telah selesai. Namun prosesnya masih panjang seperti dilakukan serah terima tahap pertama dan kedua dari pihak ketiga ke Pemkot Batu.
“Kalau pembangunannya memang sudah selesai. Tinggal dilakukan serah terima yang kemungkinan dilakukan dalam waktu tiga bulan ke depan. Memang dalam pengerjaan ada kemoloran. Artinya pihak ketiga harus membayar denda sesuai kemoloran pengerjaan,” ujarnya, Sabtu (20/3).
Yulianto menambahkan untuk denda yang harus dibayarkan oleh pihak ketiga sesuai dengan denda keterlambatan yakni satu harinya 1 per 1.000 dari total kontrak Rp 8,2 miliar. Artinya dalam satu hari pihak ketiga dikenakan denda sekitar Rp 8,2 juta.
“Selain proses serah terima, juga akan dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apakah pembangunan sesuai spesifikasi atau tidak. Juga dibutuhkan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS), Perwali dan bahkan dibutuhkan Perda terkait pengelolaan dan lain sebagainya,” bebernya.
Sementara Pelaksanaan Proyek PT Bara Furot Nagata, Widi Hermanto menjelaskan molornya proses pembangunan dari target awal karena mengalami beberapa kendala. Di antaranya penolakan dari warga sekitar saat akan dilakukan pembangunan Museum tersebut.
“Pembangunan ini kan dilakukan secara bertahap, karena kita mengalami berbagai kendala dari penolakan warga. Bahkan sempat alat berat ini dilarang masuk sehingga pengerjaan tidak bisa dilakukan. Kemudian adanya perubahan struktur desain karena sempat terjadi longsor saat proses pembangunan,” jelas Widi.
Pembangunan Museum Ham Munir ini ditargetkan awal akan rampung pada 23 Desember 2020. Namun baru bisa diselesaikan pada 20 Februari 2021 yang lalu. Sehingga pihak ketiga pun bersiap untuk membayarkan denda sesuai dengan isi kontrak awal.