Kota Malang, Blok-a.com – Pemerintah Kota Malang kembali menjadi rujukan daerah lain dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kali ini, rombongan DPRD Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, melakukan kunjungan kerja pada Senin (8/6/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari strategi peningkatan PAD yang dinilai berhasil diterapkan Kota Malang, di tengah tantangan efisiensi anggaran dan kondisi ekonomi saat ini.
Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin mengatakan kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Mamuju bersama anggota dewan. Fokus pembahasan tertuju pada sistem pengelolaan PAD yang diterapkan Pemkot Malang. Termasuk dukungan regulasi dan pemanfaatan teknologi yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah.
“Diskusi utamanya terkait dengan sistem PAD yang ada di Kota Malang. Diskusi bagaimana kemudian Kota Malang bisa meningkatkan PAD di tengah kondisi efisiensi dan pertumbuhan ekonomi hari ini,” ujar Ali.
Ali menambahkan kontribusi terbesar PAD Kota Malang masih berasal dari sektor pajak daerah yang mencapai sekitar 82 persen. Sementara retribusi daerah, seperti parkir dan pasar, berkontribusi sekitar 12 persen, sedangkan sisanya berasal dari BUMD dan pemanfaatan aset daerah.
“Kontribusi utama pendapatan kan pajak 82 persen, retribusi baik parkir, pasar dan sebagainya sekitar 12 persen, sisanya baru kemudian dari BUMD dan aset,” tambahnya.
Ali menjelaskan, Kota Malang sebelumnya juga telah menjadi rujukan sejumlah daerah lain yang mengadopsi sistem pengelolaan pendapatan daerah milik Pemkot Malang.
“Kalau yang sudah kerja sama langsung duplikasi terkait sistem kita ada lima daerah, seperti Jambi, Cirebon, Tasikmalaya, Bangkalan dan beberapa daerah lainnya yang menggunakan sistem yang digunakan Pemda Kota Malang,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mamuju dari Fraksi NasDem, Muhammad Khairil Muzakkir, mengaku tertarik mempelajari Kota Malang karena realisasi PAD tahun 2025 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.
“Tertariknya kami datang ke Kota Malang terkait masalah PAD yang ada di Kota Malang ini. Pendapatan di 2025 itu signifikan, dari target sekian alhamdulillah melewati dari target tersebut yang kami lihat tadi,” ujarnya.
Menurut Khairil, ada sejumlah sektor yang dinilai dapat menjadi contoh bagi Kabupaten Mamuju, terutama pengembangan UMKM dan sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi Kota Malang.
“Mungkin terkait masalah UMKM ya. Apalagi di Kota Malang masih banyak produk-produk rumahan. Mungkin itu yang bisa kita implementasikan nanti di kabupaten kami,” katanya.
Selain UMKM, pengembangan sektor wisata juga menjadi perhatian DPRD Mamuju. Khairil menilai potensi wisata di daerahnya masih belum tergarap maksimal, padahal memiliki aset alam yang menjanjikan.
Ia menyebut potensi wisata bahari seperti pantai dan terumbu karang dapat menjadi sumber pendapatan baru apabila dikelola secara serius.
“Mungkin pulau ya. Kalau kami di Kabupaten Mamuju itu ada Pulau Balabalagan yang bersebelahan dengan Kalimantan. Mungkin itu bisa diberdayakan untuk daya tarik wisata,” ujarnya.
Khairil juga mengungkapkan alasan memilih Kota Malang sebagai tujuan studi tiru dibandingkan daerah lain di Indonesia.
“Kalau bicara Jawa, Jawa Timur, salah satu yang kuat dari sisi objek wisata dan pendapatannya ya Malang. Di luar Jogja dan Bandung, salah satunya ya Malang,” pungkasnya. (yog)