KABUPATEN MALANG – Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Malang bersama Tim Hukum Paslon SanDi membentuk Tim Satgas Anti Money Politics di masa tenang Pilbup Malang 2020, Minggu (8/12) kemarin.
Pembentukan Tim Satgas Anti Money Politics ini ditengarai adanya temuan dari Tim Hukum paslon SanDi atas adanya dugaan money politics yang dilakukan paslon rival dari SanDi di masa tenang kampanye Pilbup Malang 2020.
“Jadi kami bentuk tim satgas money politics ini karena adanya temuan money politics atau serangan fajar yang dilakukan rival SanDi. Kami tidak ingin ada serangan fajar agar pemimpin yang terpilih nantinya amanah dan Pilkada berjalan baik. Dan tim satgas money politics ini sudah tersebar di seluruh desa untuk mengawasi adanya serangan fajar,” tutur Ketua Tim Hukum SanDi sekaligus Ketua BBHAR DPC PDIP Kabupaten Malang, Agus Subyantoro.
Terpisah, Sekretaris Tim Hukum, Ach Hussairi, SH menjelaskan, pada masa tenang kampanye ini, terdapat puluhan ribu pemilih di empat kecamatan yang diduga akan mendapatkan serangan fajar, yakni Kecamatan Dampit, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, dan Ampel Gading.
“Berdasarkan data temuan kami sementara, setiap orang akan diberi uang Rp 30 ribu. Dan dari data yang kami miliki total untuk serangan fajar di empat kecamatan dan 21 desa itu menggelontorkan uang sebesar Rp 1,3 miliar lebih, menyasar 44.600 pemilih,” kata Hussairi ke Blok-A, Senin (7/12).
Hussairi juga menjelaskan, dari data sementara ini yang melakukan serangan fajar itu adalah dari paslon nomor urut dua, LaDub (Lathifah Shohib – Didik Budi Muljono).
“Ya dari nomor urut dua sementara ini dan sudah kami laporkan hari ini ke Bawaslu dan sekarang berlanjut ke Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu),” kata Hussairi.
Meskipun sudah melapor, Tim Satgas Anti Money Politics tetap melakukan pengawasan lagi ke sejumlah kecamatan lainnya.
“Tim kami sedang mengawasi di titik kecamatan lainnya. Dan akan kami kumpulkan lagi data yang masuk terkait money politics itu,” kata ia.
Saat disinggung jika memang terbukti melakukan money politics, Hussairi menjelaskan pelaku money politic akan terancam hukuman penjara enam tahun dan denda Rp 100 miliar.
“Karena melanggar UU No. 10 tahun 2016 pasal 187a ayat 1,” tutupnya.