KOTA BATU – Hingga kini berbagai sektor mulai bangkit sejak pandemi melanda dunia, tak terkecuali di Kota Batu. Namun tingkat kunjungan yang jauh dari harapan malah membuat omset pengusaha menyusut.
Pelaku usaha pun juga terbebani dengan adanya pajak yang harus dipikulnya meskipun sektor usaha belum bisa pulih betul.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Sujud Hariadi mengatakan pihaknya akan melakukan pengusulan penghapusan pajak di tahun 2021. Diantaranya pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel.
“Dari pada penghasilan yang didapat, pengeluaran kami jauh lebih besar. Sehingga anggaran yang harusnya digunakan untuk bayar pajak kami gunakan untuk biaya operasional. Makanya kami ingin ajukan penghapusan pajak tahun ini,” katanya, Kamis (14/1).
Pria yang juga menjabat sebagai Dirut Taman Rekreasi Selecta menambahkan selama satu bulan sekali pihaknya selalu membayarkan pajak ke Badan Pendapatan Daerah. Pajak yang dibayarkan yakni 10 persen dari omset usaha.
Lanjutnya untuk penghapusan pajak yang diajukan telah ada di aturan Kementerian Keuangan. Kebijakan tersebut, yakni pembebasan pajak usaha pariwisata yang digulirkan pada 2020 lalu.
“Namun itu masih tidak berlaku di Kota Batu. Karenan ketentuan dari pusat ini disesuaikan dengan kebijakan di masing-masing daerah,” terangnya.
Untuk Kota Batu sendiri hingga kini hanya membebaskan denda pajak saja. Sujud mencontohkan Taman Rekreasi Selecta disepanjang tahun 2020 lalu menanggung utang pajak Rp 1,5 miliar yang sudah termasuk pajak hotel, restoran dan tempat wisata.
Sedangkan di tahun 2019, pajak Taman Rekreasi Selecta tembus hingga Rp 5 miliar. Dengan rincian pajak parkir Rp 300 juta, pajak hotel Rp 800 juta, pajak restoran Rp 400 juta. Sedangkan kini, pajak yang ditanggung Taman Rekreasi Selecta turun menjadi Rp 1,5 miliar.
“Meski begitu, itu masih cukup berat karena memang tak sebanding dengan pemasukan yang diterima. Makanya kami mengajukan penghapusan pajak. Selama ini pemkot Batu hanya menghapus dendanya itu masih kurang,” papar dia.
Bahkan selama pandemi Covid-19 ini seluruh pemasukan di segala sektor mengalami penurunan namun sekitar 40-50 persen. Menanggapi permintaan PHRI, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan penghapusan pajak tidak semata-mata wewenang kepala daerah. Namun harus berpedoman pada regulasi perda yang ada.
“Sehingga harus mengacu pada perda yang ada untuk melakukan penghapusan pajak. Kalau tidak, dikemudian hari akan jadi masalah. Itu sudah dikaji Badan Pendapatan Daerah, bukan pemerintah tak mau tapi tidak bisa begitu saja,” ucap dia.