BLOK A – Masyarakat mulai menyerukan tanda pagar “Mosi Tidak Percaya” di media sosial. Itu terjadi setelah buntut pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Warganet bermaksud untuk mengungkapkan penolakan terhadap Undang-undang yang danggap merugikan para pekerja.
Grup band Efek Rumah Kaca pernah membuat lagu dengan judul sama pada tahun 2008. Meski secara intristik menjelaskan tentang penolakan kepada pemerintah, band yang digawangi Cholil Muhammad itu memberikan penjabaran singkat tentang Mosi TIdak Percaya.
“Ini Mosi Tidak Percaya
“Jangan anggap kami tak berdaya”
“Kami Tak Mau Lagi Diperdaya”
Mengutip berbagai sumber yang dihimpun Blok-A, Mosi Tidak Percaya merupakan tindakan untuk menyatakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang berjenis Parlementer. Masyarakat menilai pemerintah tidak lagi mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan Mosi sebagai keputusan rapat. Maka, penambahan frasa “Tidak Percaya” bermakna bahwa tumbuh rasa tidak percaya yang dimunculkan peserta rapat terhadap pihak yang berkuasa.
Menurut sejarah, Mosi semacam ini tercetu pada Maret 1782 setelah kekalahan pasukan Kerajaan Inggris dalam Perang Yorktown. Kekalahan ini membuat parlemen yang mewakili suara rakyat jadi naik pitam dan menyatakan tidak lagi percaya dengan kapabilitas Perdana Menteri Lord North.
Dalam pemerintahan Indonesia yang menganut sistem parlementer, Mosi Tidak Percaya di ranah politik adalah pernyataantidak percaya DPR terhadap kebijakan Pemerintah. Hal ini berdasar pada hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat yang terutang dalam UU Hak DPR 2009 pasal 77 ayat 1.
Menariknya, Mosi Tidak Percaya ini justru disampaikan rakyat kepada perwakilannya di pemerintahan yaitu DPR. Hal itu tampak dari ungkapan kekecewaan warganet yang menganggap bahwa DPR tidak bisa mewakili suara rakyat. Tagar #MosiTidakPercaya juga sedang trending.
Spanduk dan poster bernada sama juga tampak dibawa dan dipresentasikan oleh para demonstran yang bergerak hari ini di beberapa kota. Ini sekaligus sebagai bukti bahwa masyarakat mempertanyakan kinerja wakilnya itu.
Peretasan situs resmi DPR juga bukti lain. Itu juga sebagai bentuk protes yang dilayangkan secara daring hingga situs dpr.go.id tak bisa diakses.