KABUPATEN MALANG – Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2020 segera digelar. Tanggal pencoblosan tinggal beberapa bulan lagi atau tepatnya tanggal 9 Desember mendatang.
Namun, hingga kini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Malang kurang sosialisasi terkait tata cara pemilihan, terkhusunya kelompok penyandang disabilitas Kabupaten Malang.
Ketua Linkar Sosial Indonesia sebuah komunitas yang bergerak di bidang penyandang disabilitas, Kertaningtyas atau Ken Karta, berpendapat hingga kini belum ada sosialisasi. Yakni terkait teknis dari anggota KPUD Kabupaten Malang, tentang bagaimana mendampingi penyandang disabilitas saat memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Belum ada sosialisasi dari anggota KPU yang di TPS. Ini yang penting. Soalnya dari pantauan kami penyelenggara Pemilu ini kurang paham ragam penyandang disabilitas,” tuturnya.
Buktinya adalah Pileg tahun 2019 kemarin. Ada lima penyandang disabilitas yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Bedali Kecamatan Lawang. Namun, mereka tidak terdaftar di DPT dengan tambahan sebagai penyandang disabilitas.
“Semua digenelarisir. Jadi penyandang disabilitas kemarin (saat ke TPS) tidak didampingi secara baik di TPS. Saat saya tanya ke anggota TPS, katanya ‘Tidak ada yang pakai kursi roda pak’. Padahal di TPS itu saya tahu ada lima penyandang disabilitas. Kan ini bukti minimnya pengetahuan anggota KPU,” bebernya
“Maka dari itu kami ingin anggota KPU ini ada sosialisasi dulu ke anggotanya di tataran TPS,” imbuhnya.
Saat memberikan hak pilihnya, alhasil, kata Ken Karta, penyandang disabilitas itu kesulitan. Sebabnya adalah tidak ada fasilitas penunjang di TPS tersebut.
“Ya akhirnya ketika semua digeneralisir tidak didaftarkan sebagai DPT kelompok difabel ya fasilitas di TPS tidak menyesuaikan. Kalau ada catatan sebagai penyandang disabilitas. TPS akan lebih siap dan KPUD Kabupaten Malang bisa menyelenggarakan Pilbup secara infklusif,” tuturnya.