Sumenep, blok-a.com – Leletnya pelayanan adiminstratif pembayaran pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) di Pemkab Sumenep bagian BPPKAD (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menuai kecaman sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Bangkit Bersama (ABB).
Ketika banyak keluhan dari masyarakat pembayar pajak BPHTB akibat leletnya pelayanan BPPKAD Sumenep membuat ABB lurug kantor pemerintah itu. Mereka mempertanyakan pelayanan pemerintah yang lelet padahal mau setor atau memberikan pemasukan pada KASDA (Kas Daerah) sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah, Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis (27/10/2022).
“Ini masyarakat mau bayar uang, mau setor pajak ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kok malah terkesan nolak? Harusnya kan urusannya dipercepat. Ada apa, jangan-jangan ada permainan?” Duga Koordinator Aliansi Bangkit Bersama Bagus Junaedy.
“Buktinya, untuk menyelesaikan hingga tahap akhir proses pembayaran pajak bisa memakan waktu hingga 14 hari. Aneh kan, masak mau bayar pajak lelet? Kalau masyarakat berasumsi ini kan seperti dipersulit? Logikanya, mau bayar uang, sulit. Apalagi mau minta uang pada pemerintah? Aneh kan,” timpalnya.
Padahal, kata Edy, pajak yang dibayar masyarakat itu masuk jadi PAD Sumenep.
“Kami lurug DPPKA ini hanya untuk mempertanyakan leletnya pelayanan BPHTB. Ini sangat meresahkan masyarakat dan sangat bertentangan dengan jargon Bupati Sumenep, ‘BISMILLAH MELAYANI’, terang dia.
Lebih kritis lagi disampaikan pemerhati kebijakan publik Joni Tunaedy terkait leletnya pelayanan pemerintah khususnya BPPKAF. Padahal pelayanan itu cepat sebab berkas sudah disiapkan dari notaris. Tinggal upload ke sistem kemudian bisa verifikasi lapangan. (Verlab). Sehingga, dalam waktu dua atau tiga hari sudah tuntas.
“Coba pikir, masyarakat mau setor uang (pajak) ke Pemerintah masih nunggu 14 hari. Kan gak beres ini sudah. Pelayanan untuk bayar BPHTB ini di Sumenep sangat lambat dibandingkan dengan Kabupaten Pamekasan. Bisa Belajar ke Pamekasan. Pelayanan cepat hanya dua hari saja, maksimal tiga hari sudah kelar,” katanya.
Mereka akan datang lagi untuk menagih komitmen instansi terkait untuk cepat soal pelayanan. Susuai jargon bupati; ‘Bismillah Melayani’. “Sebenarnya gak butuh waktu panjang. Atau jangan-jangan ada permainan?” Tanya mantan anggota DPRD Sumenep curiga. Kami tunggu satu bulan jika tetap lemot maka akan bersikap termasuk aksi demonstrasi,” tegasnya.
Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah DPPKA Sumenep Urip Mardani terkesan gelagapan menanggapi pertanyaan para aktivis ABB. Namun Urip mengaku mengapresiasi aspirasi mereka. Akan kita bereskan dan upayakan maksimal untuk mempercepat pelayanan BPHTB. “Kami akan mengupayakan satu, dua atau sampai tiga hari selesai,” katanya. (Aldo/Gim)
Discussion about this post