Mantan Sekdes Menangkan Putusan PN, Kades Aeng Tong-tong Masuk Penjara

Kuasa hukum pelapor, Supyadi bersama klien (terlapor).

Sumenep, blok-a.com – Inilah pelajaran hukum bagi kepala desa (Kades) bahwa Kades tidak bisa dengan seenaknya memberhentikan atau memecat perangkat desanya tanpa punya dasar hukum dan alasan yang kuat secara hukum.

Terbukti, terdakwa Hadi Sudirfan selaku Kepala Desa Aeng-Tongtong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep divonis kurungan selama 7 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Sumenep, Madura, Selasa, (16/8/2022).

Menurut Supyadi selaku lawyer Hendrik Jatmiko Winandy mengatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep memutuskan terdakwa Kades Aeng Tong-tong, terbukti bersalah secara meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dijerat dengan pasal 311 ayat (1) KUHP.

“Ya, hasil putusan PN Sumenep, terdakwa Hadi Sudirfan selaku Kades Aeng Tong-tong telah divonis bersalah melakukan tindak pidana dengan kurungan penjara selama 7 bulan,” kata Supyadi.

Keluarnya putusan tersebut, pihaknya sudah jelas membuktikan bahwa tuduhan Kades Aeng Tong-tong yang memberhentikan pelapor sebagai perangkat desa yang dianggap meresahkan masyarakat, itu tidak terbukti.

“Sebagaimana tertuang dari hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Sumenep dengan Nomor: 40/Pid.B/2022/PN Smp,” jelasnya.

Namun terhadap putusan tersebut, kata Supyadi, masih ada kesempatan kepada terdakwa 14 hari untuk menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur di Surabaya.

“Terdakwa masih diberi kesempatan selama 14 hari untuk menerima putusan atau mau banding,” ungkapnya.

Sebagaimana dilansir sebelumnya di Transmadura.com, Kades Aeng Tong-tong diduga melakukan kejahatan pencemaran nama baik secara tertulis sekira pukul 16:00 wib pada Senin, (9/3/2020) pada masing-masing perangkat desa tembusan Putusan PN.

Itu dengan dikeluarkannya surat peringatan pertama (SP I) Nomor: 188/SP/435.307.112/2020, tertanggal 9 Maret 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa Hadi Sudirfan.

Selanjutnya terdakwa membuat SP II Nomor: 188/SP/435.307.112/2020, terhadap perangkat desa tersebut pada Kamis, (12/3/2022). Isinya bahwa tidak melakukan klarifikasi tindak lanjut terhadap SP I dan pemberhentian sementara.

“Terdakwa mengirim SP II pada masing-masing perangkat desa dan menembuskan SP II kepada Ketua BPD Aeng Tong-tong, dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar,” ujar Supyadi.

Menuduh saksi Hendrik Jatmiko Winady telah melanggar larangan sebagai perangkat desa dan melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat. Itu ditembuskan kepada Ketua BPD Aeng Tong-tong serta kepada Camat Saronggi.

Sehingga Hendrik akan diberhentikan sebagai sekdes Aeng Tong-tong dan akan diganti sekdes yang lain. Sebab sekdes Hendrik merasa nama baik tercemar dan malu kepada masyarakat yang diberhentikan dengan alasan tidak jelas. (Aldo/Gatut)

Baca berita ter-update di Google News Blok-a.com dan saluran Whatsapp Blok-a.com