Sumenep, blok-a.com – Dalam sepekan, Kabupaten Sumenep diwarnai aksi unjuk rasa. Berbagai aksi unjuk rasa itu datang dari berbagai elemen pemuda dan masyarakat yang menyuarakan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan penguasa atau pemerintah.
Sehari sebelumnya Aliansi BEM Sumenep demo di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Sumenep. Kali ini, kembali Kantor DPRD dan Kantor Bupati Sumenep digoyang dengan isu kerakyatan yakni tolak kenaikan Bahan Bakan Minyak (BBM). Sebab itu hanya menyengsarakan rakyat.
Ketua PC PMII Sumenep Qudsiyanto keras menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Sebab kenaikan itu akan berdampak pada kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok lainnya. BBM naik menciderai kepentingan rakyat.
“Sahabat sekalian, ayo rapatkan barisan, untuk mengawal dan menolak kenaikan harga BBM. Kita tunjukkan bahwa PMII tidak pernah gentar menghadapi rintangan dan tantangan. PMII akan selalu hadir dalam setiap kepentingan rakyat,” ujar Qudsi.
Lantas dia mempertanyakan apakah kepentingan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep berorientasi pada kepentingan politik, atau berorientasi pada kepentingan masyarakat Sumenep?
“Kami meminta pada Pemerintah Kabupaten Sumenep, agar lebih serius menanggapi aspirasi kami. Yakni bersepakat mencabut dan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi,” teriaknya di hadapan Bupati Sumenep.
Atas dasar itu, PMII meminta komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dimana slogan “Bismillah melayani” dalam manifestasi politik? Untuk membuktikan slogan yang belum teruji itu, PMII menyodorkan 2 fakta integritas yang bisa bupati tanda tangani sebagai bentuk komitmen penolakan terhadap kenaikan BBM.
“Poin pertama menolak kenaikan harga BBM bersubsidi itu. Jika pemerintah pusat masih ngotot tidak mau menurunkan harga BBM, pihaknya meminta Bupati Sumenep memenuhi tuntutan poin kedua. Yakni melakukan recovery APBD Sumenep untuk mensubsidi BBM terhadap masyarakat khususnya angkutan dan jasa, nelayan dan petani,” ujar Qudsi.
Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi juga menyatakan sejalan dengan tuntutan mahasiswa. Bahkan Bupati Sumenep ini bersedia menandatangani pakta integritas yang berisi 2 poin tersebut. “Kami akan mengupayakan memenuhi tuntutan itu, janjinya. (Aldo/Gatut)