Jombang, blok-a.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021–2026 resmi dinyatakan demisioner setelah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan diterima peserta Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Keputusan tersebut menjadi salah satu hasil Sidang Pleno V Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Gedung Serba Guna KH Hasbullah Said, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Minggu malam (30/8/2026).
Dengan diterimanya LPJ tersebut, masa khidmat kepengurusan PBNU periode 2021–2026 secara resmi berakhir. Selanjutnya, proses pergantian kepemimpinan PBNU akan dilanjutkan melalui rangkaian agenda Muktamar.
Dalam pidato terakhirnya sebagai Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyampaikan rasa syukur karena telah menyelesaikan masa khidmat bersama jajaran pengurus.
“Alhamdulillah kami bisa mengakhiri masa khidmat pengabdian ini dengan sebuah kelegaan. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Insyaallah masa khidmat yang akan datang menjadi lebih baik,” ujar Gus Yahya dalam Sidang Pleno V.
Gus Yahya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada dirinya bersama jajaran PBNU untuk menjalankan amanah organisasi selama periode kepengurusan 2021–2026. Ia sekaligus menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjalankan tugas terdapat kekurangan maupun kesalahan.
Sementara itu, rangkaian Muktamar ke-35 NU masih berlanjut. Setelah LPJ kepengurusan diterima, salah satu tahapan penting yang telah dilalui adalah penetapan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Sembilan anggota AHWA telah ditetapkan melalui proses penjaringan dan tabulasi suara peserta Muktamar.
AHWA selanjutnya memiliki mandat untuk bermusyawarah menentukan Rais Aam PBNU untuk masa khidmat 2026–2031. Setelah Rais Aam terpilih, tahapan berikutnya adalah pemilihan Ketua Umum PBNU. Pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU menjadi agenda yang paling dinantikan dalam Muktamar. (Sya)