Laporan Dugaan Pungli PTLS Tidak Ada Kejelasan, Warga Desa Cangkring, Datangi Polres Jember

H. Mardiono (baju putih) ketika mendatangi Polres Jember untuk menanyakan pelaporan dugaan Pungli PTLS Desa Cangkring. (F: blok-a.com/Anggun)

Jember, blok-a.com – Pelaporan Dugaan Pungutan Liar (Pungli) biaya PTSL sejak Nopember 2021 tidak ada kejelasannya. H. Mardiono bersama warga Desa Cangkring mendatangi Polres Jember untuk menanyakan pelaporan tersebut, Senin (1508/2021).

Kasus dugaan pungli yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Cangkring dilaporkan ke Polres Jember sejak 15 Nopember 2021. Namun hingga saat ini pelaporan tersebut terkesan jalan ditempat

Menurut Mardiono dirinya bersama warga melaporkan ke Polres Jember terkait kasus penarikan biaya yang melebihi dari aturan yang sudah tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 oleh pihak Pemdes yang bertugas mengakomodir biaya ketika Pra-PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

Warga Desa Cangkring, Jember ketika mendatangi Polres Jember, Senin (15/8/2022) (F: blok-a.com/Anggun)

“Kedatangan kami beserta warga ini, ingin menanyakan tindak lanjut pelaporan yang kami laporkan pada 15 November 2021 yang sampai saat ini tidak ada perkembangan yang jelas”, ujar Mardiono.

Ia beranggapan, seandainya mengacu pada Pasal 11 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyelidikan dilakukan jika:belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti, pengembangan perkara, dan/atau, belum terpenuhi alat bukti. Tetapi di kasus ini sudah ada bukti tinggal perkembangan kasusnya saja tidak ada peningkatan.

“Sebetulnya kalau kita mengacu pada Pasal 11 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 terkait tindak pidana ada tenggang waktu dalam penyidikan. Jadi, tidak molor sampai 9 bulan seperti ini dan tidak ada kejelasan,” Bebernya.

Mardiono mengaku, perkembangan kasus ini perlu dipertanyakan. karena menurutnya dalam kurun waktu sembilan bulan ini tidak ada peningkatan status dari kasus ini hanya tetap ditahap penyelidikan saja.

“Jadi kami memandang perlu untuk menanyakan perkembangan kasus ini ke pihak penyidik Polres Jember,” lanjutnya.

Lebih mendetail Ia menceritakan, bahwa pada bulan 2/2022 sudah ada Berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap 5 orang saksi. Dan pada bulan April 2022 pihaknya menyurati pihak penyidik untuk menanyakan dan memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang merupakan hak bagi pelapor.

“Lalu pada pemeriksaan berikutnya 7 orang dijadikan saksi dalam kasus ini. Akan tetapi sampai saat ini belum ada SP2HPnya jadi terkesan kasus ini mengambang,” jelasnya.

Bahkan Mardiono menyampaikan, para warga ini memiliki bukti berupa pernyataan yang telah disepakati oleh warga Cangkring yang mengacu pada Batasan biaya yang boleh dipungut oleh Pemerintah Desa/Kelurahan termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri,Yakni sebesar Rp 150.000. Dan di Desa Cangkring sendiri sudah menyepakati sebesar Rp 300.000.

“Akan tetapi setelah laporan ini masuk ke penyidik Jember ternyata muncul kesepakatan lain yang nominalnya sebesar Rp 700.000 jadi ini yang bikin rancu sehingga penyidik menyampaikan, dalam SP2HPnya masih mau memintakan pendapatnya pada inspektorat,” tuturnya.

Ia menyampaikan, pada hari Jum’at (13/08/2022) kemarin pihaknya berkirim surat ke pihak Polres Jember untuk dapat bertemu secara langsung dengan Kapolres Jember akan tetapi hari ini Kapolres Jember tidak ada di kantornya. Ia berharap kasus ini bisa cepat selesai.

“Harapan kami sebetulnya ingin bertemu dengan Bapak Kapolres Jember, dan ingin menyampaikan tentang kasus ini, agar bisa segera terselesaikan,” pungkasnya.(Anggun/Gatut)

Baca berita ter-update di Google News Blok-a.com dan saluran Whatsapp Blok-a.com