Blitar, Blok-a.com – Pemerintah pusat memastikan penambahan kuota bantuan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Blitar, Jawa Timur, dari semula 300 unit menjadi 744 unit. Bersama tambahan dari pemerintah kota dan provinsi, total rumah yang mendapat penanganan kini mencapai 837 unit.
Selain itu, pemerintah juga memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha kecil melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kini bisa diakses hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan.
Penambahan kuota tersebut disampaikan seusai kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke Kota Blitar, Kamis (2/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar menegaskan, penyediaan hunian layak dan kemudahan akses pembiayaan usaha merupakan dua program yang saling melengkapi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Maruarar mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, plafon KUR hingga Rp100 juta kini dapat dicairkan tanpa memerlukan agunan tambahan, dengan suku bunga rendah.
“Kami ingin masyarakat semakin mudah mendapatkan modal usaha. Untuk KUR sampai Rp100 juta tidak diperlukan agunan tambahan. Bunganya juga rendah, sekitar enam persen per tahun atau sekitar 0,5 persen per bulan, sehingga diharapkan mampu membantu pelaku UMKM berkembang,” kata Maruarar.
Maruarar meminta Bank Rakyat Indonesia (BRI) mempercepat penyaluran KUR mulai Oktober mendatang agar manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat.
Menurut dia, capaian program – program pemerintah selama ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, kementerian terkait, hingga TNI dan Polri.
“Kalau semua bekerja bersama, hasilnya akan jauh lebih cepat dirasakan masyarakat. Semangat gotong royong inilah yang ingin terus kami bangun,” ujarnya.
Di sela kunjungan tersebut, Maruarar juga menaruh perhatian pada penanganan rumah tidak layak huni di Kota Blitar.
“Saya optimistis, dengan percepatan program rehabilitasi, Kota Blitar bisa terbebas dari RTLH pada 2026,” tandasnya.
Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba mengungkapkan, optimisme itu didukung oleh lonjakan kuota bantuan dari pemerintah pusat setelah kunjungan Menteri PKP.
“Awalnya kami mendapatkan alokasi 300 titik. Setelah kunjungan Bapak Menteri PKP, kuota dari pemerintah pusat bertambah menjadi 744 titik,” kata Elim.
Jumlah tersebut, lanjut Elim, masih ditambah dukungan dari Pemerintah Kota Blitar sebanyak 86 unit dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak tujuh unit. Dengan demikian, total rumah yang telah mendapat penanganan mencapai 837 unit.
“Meski kuota sudah bertambah signifikan, pemerintah daerah tidak akan berhenti pada angka tersebut,” tegas Elim.
Bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, Pemerintah Kota Blitar akan terus melakukan pendataan apabila masih ditemukan rumah warga yang belum masuk daftar penerima bantuan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Balai. Kalau masih ada masyarakat yang rumahnya belum terdata, akan kami lakukan pendataan kembali dan kami usulkan agar seluruh warga yang membutuhkan bisa memperoleh bantuan,” ujarnya.
Elim memastikan proses penyaluran bantuan dilakukan secara transparan. Dana renovasi ditransfer langsung ke rekening BRI milik penerima manfaat, tanpa melalui rekening Pemerintah Kota Blitar atau perantara lain.
Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta, yang terdiri dari Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja serta kebutuhan pendukung lainnya.
“Ini bukan hasil kerja satu pihak, tetapi hasil sinergi pemerintah kota dan pemerintah pusat. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dan bisa tinggal di rumah yang layak,” tandas Elim.
Sementara Direktur Konsumer BRI Aris Hartanto mengatakan, pihaknya turut memperkuat program pemerintah melalui skema KUR Perumahan.
Pembiayaan itu, lanjut Aris, tidak hanya menyasar pelaku usaha di sektor penyediaan perumahan seperti pengembang dan toko bangunan, tetapi juga masyarakat yang ingin membeli, membangun, atau merenovasi rumah.
“Plafon KUR Perumahan dapat mencapai hampir Rp500 juta. Harapannya, akses masyarakat terhadap hunian layak semakin luas sekaligus mampu menggerakkan sektor konstruksi dan perekonomian daerah,” jelas Aris.
Melalui kombinasi percepatan penanganan RTLH dan perluasan akses pembiayaan usaha ataupun perumahan, pemerintah berharap roda perekonomian masyarakat semakin bergerak, kesejahteraan meningkat, dan target pengentasan kawasan kumuh di Kota Blitar dapat segera terwujud. (jar)