KABUPATEN MALANG – Kongres PSSI Kabupaten Malang ditunda karena tidak adanya izin menggelar acara ke satgas Covid-19 Kota Malang.
Seperti diketahui kongres tersebut digelar di ruang Anusopati yang terletak di kawasan pendopo Kabupaten Malang Jl. Agus Salim Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen, Kota Malang, Kamis (14/1).
Hal ini pun memunculkan komentar pedas dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pro Desa. Koordinator LSM Pro Desa, Achmad Khoesairi mengatakan Pemkab Malang melalui Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) Kabupaten Malang dianggap abai terkait protokol kesehatan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dispora Kabupaten Malang, Atsalis Supriyanto mengaku itu bukan salah dari Pemkab Malang.
Selama ini panitia Kongres PSSI Kabupaten Malang belum pernah berkomunikasi dengan pihak Dispora. Atsali mengatakan pihak panitia belum pernah berkonsultasi bagaimana menggelar acara di tengah PPKM.
“Kan PSSI itu dibawah KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Malang) dan KONI di bawah kita (Dispora). Dan seharusnya ada komunikasi dengan kita kan digelarnya waktu PPKM. Tahu-tahu kami hanya diundang pas hari kongres. Tidak tahu apa-apa,” kata Atsalis.
Atsalis pun menyayangkan tidak inisiatifnya pihak panitia untuk berkonsultasi terlebih dulu ke Dispora.
“Kalau saja mereka konsultasi ya tidak mungkin ada kejadian seperti kemarin. Ya pasti kami sarankan untuk koordinasi dulu ke satgas Covid-19 kota (Malang),” kata ia.
Oleh karena itu, Atsalis pun menyebut, jika ada sejumlah pihak yang menyebut Pemkab Malang abai akan protokol kesehatan di tengah PPKM merupakan pendapat ngawur.
“Jadi kalau ada yang bilang bupati atau Dispora memberikan rekomendasi penyelenggaran ya non sense lah. Gak ada itu,” kata ia.
Hingga kini belum jelas kapan kongres PSSI Kabupaten Malang untuk memilih Ketua Asosiasi Kabupaten PSSI Malang, Wakil Ketua, dan juga anggota komite eksekutif itu digelar.
Terpisah, Sekretaris Asprov (Asosiasi Provinsi) PSSI Jawa Timur, Amir Burhannudin mengatakan sebelum Maret 2021, Askab PSSI Kabupaten Malang musti memiliki pengurus resmi.
Pasalnya pada bulan Maret itu akan digelar kongres PSSI Provinsi Jawa Timur. “Dan Kabupaten (Malang) harus memiliki ketua sebagai voter di kongres pemilihan itu,” tutupnya.