Komisi IX DPR RI Minta Pemkab Blitar Tegas Terkait Limbah Kandang Ayam CV Bumi Indah

FOTO : Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi. (blok-a.com/Fajar)
FOTO : Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi. (blok-a.com/Fajar)

Blitar, blok-a.com – CV Bumi Indah, peternakan ayam yang beroperasi di Blitar dan melakukan pengolahan limbah kotoran ayam tanpa izin, menjadi sorotan anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi.

Nurhadi menegaskan, bahwa permasalahan ini tidak hanya sekadar isu perizinan. Namun menurutnya, dampak kesehatan lingkungan dan keselamatan warga sekitar menjadi perhatian utama.

“Jika limbah dibiarkan, pencemaran udara bisa menimbulkan bau menyengat dan meningkatkan risiko penyakit pernapasan seperti ISPA,” kata Nurhadi, Sabtu (20/9/2025).

Ia menambahkan, bahwa bahaya pencemaran air dari limbah cair dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk diare dan infeksi kulit.

“Potensi penyebaran bakteri E. coli dan salmonella bisa membahayakan kesehatan masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, CV Bumi Indah melakukan pengolahan limbah kotoran ayam tanpa izin. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan rekomendasi untuk menutup sementara operasional peternakan tersebut hingga semua izin dan pengelolaan lingkungan dipenuhi.

Menanggapi hal tersebut, Nurhadi menegaskan pentingnya untuk menindaklanjuti rekomendasi KLHK. Pemerintah daerah tidak boleh ragu untuk mengambil langkah tegas. Ini menyangkut hak warga untuk hidup sehat.

“CV Bumi Indah harus segera memperbaiki sistem pengelolaan limbahnya agar dampak negatif bagi masyarakat dapat diminimalisir,” tegas Nurhadi.

Lebih lanjut, Nurhadi menandaskan, masalah pencemaran limbah ternak memiliki konsekuensi jangka panjang.

“Kondisi lingkungan yang tercemar dapat menurunkan produktivitas warga, meningkatkan beban biaya kesehatan, dan merusak ekosistem sekitar,” tandasnya.

Nurhadi berharap, segera ada tindakan konkret yang diambil oleh pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

“Komisi IX DPR RI akan terus memantau situasi ini, memastikan bahwa investasi tidak mengorbankan kesehatan rakyat. Kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan industri peternakan,” pungkasnya. (jar)