Banyuwangi blok-a.com – Komisi 1 DPRD Banyuwangi menggelar hearing raibnya 1.782 data irisan penerima Bantuan Sosial) Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kamis (6/10/2022) siang
Hearing dipimpin ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi, Irianto, dihadiri Kepala Dinsos PPKB Banyuwangi, Henik Setyorini, Kepala Desa Jambewangi Maskur; perwakilan Inspektorat Banyuwangi; operator desa Jambewangi: pemerhati sosial dan anggota dewan.
Irianto mendesak kepada Inspektorat mengusut penyebab hilangnya ribuan data penerima Bansos tersebut.
“Untuk mengusut siapa yang salah dan benar biar inspektorat yang menelusuri. Masa data ribuan penerima Bansos sampai hilang,” tegas Irianto.
Menurut politikus partai PDI Penjuangan, hilangnya data penerima Bansos Desa Jambewangi itu sangat tidak masuk akal, padahal setiap tiga bulan sekali dilakukan update data melalui operator desa.
“Sangat tidak masuk akal data ribuan penerima Bansos sampai hilang, kenapa sampai hilang? Maka dari itu, biar Inspektorat yang mencarinya,” ucapnya.
Irianto menjelaskan, terkait hilangnya data penerima Bansos ini dirinya lebih mengutamakan solusi agar warga miskin penerima Bansos desa Jambewangi kembali mendapat bantuan tersebut.
“Sudah empat bulan bahkan masuk lima bulan lebih warga miskin desa Jambewangi tidak menerima Bansos dari pemerintah. Hearing ini dilaksanakan untuk membahas masalah ini, mencari solusi,” paparnya.
Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi menyebutkan dalam hearing ini tercetus beberapa opsi, diantaranya beberapa persen dari anggaran dana desa (DD) bisa di oper pada warga miskin di Jambewangi, yang sebelumnya tidak kebagian bansos karena data hilang.
“Akan dilakukan data ulang. Kami sudah meminta kepada Dinas Sosial dan Kepala Desa, tolong data ulang yang hilang itu. Selanjutnya kita ajukan kembali dan kita kawal bersama-sama,” tegasnya.
Kadinsos PPKB Banyuwangi Henik Setyorini memastikan mengusulkan kembali data bansos di Jambewangi yang sempat terhapus.
Karena aplikasi SIKS-NG yang digunakan untuk memuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang sebelumnya lagi maintenance, kini sudah bisa diakses.
“Maintenance baru selesai hari ini. Sehingga tanggal 14 Oktober, data penerima bansos yang sempat terhapus sudah bisa kembali didata ulang. Semoga tidak lagi terjadi gangguan. Kita terus berupaya semaksimal mungkin,” ungkap Henik.
Selain itu, Henik meminta semua Kepala Desa (Kades) se Banyuwangi dan Operator agar aktif setiap bulannya memperbarui data penerima bansos di desa/kelurahan masing-masing.
“Karena ada kesempatan setiap bulan tanggal 14-29 untuk memperbarui data penerima bansos bagi warga kurang mampu,” bebernya.
Sementara Kades Jambewangi, Maskur, mengaku akan berupaya semaksimal mungkin agar ada anggaran yang bisa digunakan membantu warga miskin di desa setempat.
“Kita berusaha membantu masyarakat yang selama ini seharusnya mendapatkan hak nya, namun karena terjadi penghapusan mereka tidak mendapatkan. Yang jelas kami sepakat memperjuangkan hak-hak dari warga miskin Desa Jambewangi,” ungkapnya.
Sedangkan permasalahan terhapusnya ribuan data irisan penerima bansos di Desa Jambewangi, Maskur menyerahkan sepenuhnya kepada Inspektorat.
“Sesuai arahan pimpinan, kami pasrahkan kepada Inspektorat terkait permasalahan hilangnya data bansos di Jambewangi. Sehingga tidak saling menyalahkan. Terpenting disini adalah solusi,” pungkasnya.
Diberitakan Sebagaimana, 1.782 data irisan penerima bansos yang hilang di Desa Jambewangi, dengan rincian 590 warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 504 warga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan 688 warga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). (Aras)